JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana akan menjadwalkan kembali rapat dengan Menteri Keuangan dalam rangka mencari masukan-masukan terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Hari ini (Senin 2/7), Baleg sedianya mengundang Menteri Keuangan untuk mendapatkan masukan terkait RUU ini, namun karena Menteri tidak hadir dan Dirjen Anggaran juga berhalangan hadir, maka Pimpinan Baleg memutuskan untuk menjadwalkan kembali pada kesempatan berikutnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah seharusnya ingin meminta masukan-masukan terkait dengan dana yang dipotong oleh Kementerian Keuangan untuk perumahan Korpri khususnya kaitannya dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum).
RUU Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012 yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi.
RUU ini diperlukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kendala belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat sehingga diperoleh kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan perumahan rakyat dan keterjangkauan dalam membangun, memiliki atau nmemperbaiki rumah.
Dalam rangka menghimpun dan menyediakan dana pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan.
Selama ini, peraturan perundang-undangan di bidang perumahan belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci dan menyeluruh.
Anggota Baleg Eddy Mihati mengatakan, dalam RUU ini memuat tentang modal awal yang mestinya dipersiapkan oleh Pemerintah yang berasal dari APBN.
Eddy menanyakan apakah dana dari Bapertarum yang bersandar di Kementerian Keuangan sebesar Rp 4,7 triliun bisa menjadi modal dari Tapera. Hal inilah yang perlu dibicarakan dan mendapat penjelasan secara detail dengan Menteri Keuangan.
Dalam hal ini, kata Eddy, kehadiran Menteri Keuangan sangat penting mengingat permodalan awal Badan Pengelola bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sumber : dpr.go.id
Paula Sinjal 