RDP Komisi I DPR RI Dengan Komisi Penyiaran Indonesia, 02 Maret 2011

JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat ini merupakan Laporan Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dalam Tahun Anggaran 2010.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Bapak Mahfuzd Sidiq ini, selain mengkritisi Laporan Keuangan KPI TA. 2010 banyak anggota komisi I menyoroti seputar kinerja KPI dalam mengawal kontent Lembaga Penyiaran yang ada serta mengkaji laporan dari masyarakat.

Rapat ini ditutup pada pukul 13.00 dengan beberapa kesimpulan sebagaimana dibawah ini :

  1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja dan Laporan Pertanggung Jawaban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2010 dalam bidang kelembagaan, perizinan dan isi siaran. Guna meningkatkan kinerja KPI ke depan, Komisi I DPR RI mendesak KPI melakukan pembenahan sekaligus berupaya secara maksimal mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran dan mengatur penyiaran di Indonesia, sehingga tercipta siaran yang sehat dan berkualitas. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan penguatan kelembagaan dan kewenangan KPI yang akan dituangkan dalam RUU usul inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  2. Mengingat Laporan Pertanggung jawaban Anggaran KPI Tahun 2010 belum disampaikan secara terinci disertai penjelasannya, Komisi I DPR RI meminta KPI segera menyerahkan rincian Laporan Realisasi Keuangan 2010 tersebut dan mengajukan rincian APBN-P Tahun 2010.
  3. Komisi I DPR RI meminta KPI untuk meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan mengenai keberadaan, tugas, fungsi, wewenang KPI dan P3SPS kepada penyelenggara siaran, masyarakat umum serta stakeholder lain terkait bidang penyiaran sehingga masyarakat bisa menindaklanjuti secara cepat isi siaran yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
  4. Mengingat sejumlah media masih menayangkan isi siaran yang mengandung unsur kekerasan, isu SARA dan program yang tidak mendidik, serta makin meningkatnya kasus terkait penyelenggaraan penyiaran, Komisi I DPRRI mendesak KPI untuk membuat aturan yang lebih rinci yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga memudahkan KPI dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.
  5. Komisi I DPR RI meminta KPI untuk melakukan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi KPI dan KPUD agar dapat memberikan manfaat positif bagi kepentingan publik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s