Perlu Diusut Kasus Kalawiran

Paulasinjal.com – Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Bapak Presiden Susislo Bambang Yudhoyono meminta insiden penganiayaan warga sipil oleh oknum TNI di Papua dituntaskan agar tidak mencoreng citra TNI dalam penegakan Hak Asasi Manusia. “Saya minta ditertibkan, dan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran, meski insiden itu berskala kecil namun berdampak luas hingga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Eropa dan Amerika. Hanya karena kejadian kecil yang dilakukan satu bintara dan dua tamtama saya harus menjelaskan pada dunia, PBB negara Eropa dan Amerika tentang insiden itu. Kata presiden (http://www.republika.co.id)

Baru saja kasus Papua mendapatkan perhatian dari Presiden beberapa waktu yang lalu, kemarin  Jum’at, 21 Januari 2011 kita dikejutkan oleh berita tentang penganiayaan terhadap warga Desa Amongena I, Langowan Timur yang dilakukan oleh oknum TNI AU. Peristiwa ini memicu terjadinya protes warga setempat yang tidak terima dengan perlakuan oknum TNI tersebut. Peristiwa yang dilatar belakangi persoalan yang kecil, menurut informasi dilapangan adalah adanya kesalah fahaman antara Korban penganiayaan dengan oknum TNI.

Karena persoalan ini melibatkan oknum TNI, maka untuk penyelesaiannya perlu ada pengusutan yang tuntas dan serius dari pihak TNI. Agar tidak terjadi dikemudian hari. Serta perlu adanya tindakan yang konkrit untuk mencairkan suasana dengan masyarakat setempat.

Terlepas kasus ini sudah ditangani, namun hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pimpinan TNI, guna mencari format bagi pola rekrutmen dan pendidikan bagi Anggota TNI. Mengingat tugas TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sangat berat, maka menurut saya, perlu dibutuhkan penguatan personil secara merata khususnya penguatan Sumber Daya Prajuritnya, karena perkembangan zaman yang semakin cepat dengan berbagai bentuk persoalannya. Penguatan Sumber Daya Prajurit ini meliputi dalam segala aspek, diantaranya yang terpenting adalah aspek Hukum dan HAM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden SBY kemarin bahwa, TNI harus lebih menitik beratkan pada pemahaman tentang hukum-hukum humaniter dan perang sesuai Konvensi Jenewa agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran HAM.

Untuk itu pendidikan parajurit seharusnya tidak hanya menitik beratkan pada ketangguhan dalam berperang saja, namun perlu ada tambahan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap Hukum humaniter dan Perang. Agar kasus –kasus yang bernuansa pelanggaran HAM bisa diminimalisir. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s