Reaktualisasi Dan Revitalisasi Marhaenisme Dalam Era Reformasi [ UNTUK KELUARGA BESAR GMNI ]

Pengantar

Marhaenisme adalah ideologi, filsafat politik, dan teori sosial, yang diajukan Sukarno sejak akhir dasawarsa 1920-an, yang di dalam era reformasi Indonesia di abad XXI sekarang ini bukan saja semakin relevan tapi bahkan lebih daripada masa-masa sebelumnya menunjukkan ketepatannya dalam menjawab sejumlah problematika yang menghadang peri-kehidupan berbangsa, bernegara, dan bahkan kemanusiaan universal.

Pengertian Marhaenisme

I. Dalam rumusan matangnya (sebagaimana dapat dibaca dalam tulisan dan pidato-pidato Bung 1960an) Marhaenisme, oleh Bung Karno sendiri, sering diidentikkan dengan Trisila (Ketuhanan, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi) yang merupakan PENJELASAN KONSEPTUAL dari Pancasila. Tidak tepat bila hanya mengatakan bahwa Trisila adalah embryo Pancasila, meski secara kronologis memang demikian adanya. Tetapi kenyataan bahwa walaupun Pancasila sudah diintroduksi oleh Bung Karno sejak 1 Juni 1945 dan disahkan sebagai ideologi negara tgl. 18 Agustus 1945 namun Bung Karno masih tetap dan bahkan sering mengamanatkan Marhaenisme/Trisila, itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan deskripsi Marhaenisme/Trisila itu masih tetap, yaitu kebutuhan untuk menjelaskan arti sejati Pancasila.

II. Pengertian Ketuhanan, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi:

1. Ketuhanan: pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dasar dari semua. Iman pada Tuhan adalah syarat yang menentukan kesempurnaan semua yang didasarinya.

2. Sosio-Nasionalisme: paham kebangsaan yang didasari nilai-nilai kemanusiaan universal. Kecintaan pada bangsa sendiri tidak harus berarti sikap permusuhan terhadap semua bangsa asing. Sosio-Nasionalisme adalah semangat nasionalisme yang disuburkan dan disempurnakan dalam semangat persaudaraan umat manusia sedunia.

3. Sosio-Demokrasi: paham sosialisme yang tidak seperti sosialisme-komunisme yang bersifat totaliter/anti-demokrasi, melainkan sosialisme yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip demokrasi; dan sekaligus paham demokrasi yang dalam kebebasan politiknya tidak menjadi free fight liberalism sampai membiarkan sebagian besar rakyat jadi korban keganasan segelintir kapitalis.

Khusus mengenai Sosio-Demokrasi ini, Sukarno adalah salahsatu filsuf-politik di dunia yang mengembangkan konsep original. Inilah teori yang di kemudian hari biasa disebut Demokrasi Ekonomi. Upaya mengatasi ekses dari sistem demokrasi politik. Kebebasan dan kesamarataan hak dalam sistem demokrasi ternyata tak terhindarkan telah menciptakan jurang yang lebar dan terus makin melebar antara segelintir pemilik modal yang makin kaya dan sebagian besar warga yang makin miskin. Demokrasi ekonomi dimaksud sebagai upaya pemerataan kemakmuran agar sistem demokrasi politik dapat berjalan lancar (tidak dihambat oleh kekuasaan segelintir penguasa ekonomi).

Yang ditemukan serta dirumuskan Bung Karno ini — yang disebut MARHAENISME —  mirip, tapi lebih sempurna daripada, rumusan Prof. Robert Dahl tentang Demokrasi-Ekonomi.

Kelebihan teori demokrasi-ekonomi Bung Karno, yang disebutnya Sosio-Demokrasi, dibanding teori-teori demokrasi-ekonomi lainnya:

1. Setiap warga tetap memiliki hak milik atas alat produksi (termasuk dan terutama: tanah), yang dijamin oleh negara. Teori ini ditemukan Bung Karno berdasar inspirasi yang diperolehnya saat bercakap-cakap dengan seorang petani di Jawa Barat bernama Marhaen. Ini yang membedakan teori Sosialisme Bung Karno dengan Sosialisme Marxisme/Komunisme yang mengharamkan hak milik. Padahal sebagaimana yang disaksikan Bung Karno dari pribadi Kang Marhaen, dengan miliknya itu ia lebih bergairah dalam produksi maupun kehidupannya sendiri. Teori demokrasi ekonomi Sukarno dalam Marhaenisme inipun berbeda dengan teori demokrasi ekonomi Robert Dahl, karena Dahl hanya menganjurkan pemilikan saham dalam perusahaan, padahal pemilik saham mayoritas tentu tetap menentukan mati-hidupnya karyawan. Sedangkan Marhaen memiliki sendiri modal produksi yang paling dasar.

2. Marhaenisme/Sosio-Demokrasi sangat jauh beda dengan Sosialisme yang mengutamakan pertentangan kelas. Bung Karno sangat mengutamakan persatuan bangsa, itulah mengapa ia selalu menilai penting Nasionalisme (yang sudah disempurnakannya menjadi: Sosio-Nasionalisme). Marhaenisme tidak anti orang kaya yang meraih kekayaannya sebagai prestasi produksi yang halal; warga kaya adalah bagian dari kekuatan bangsa.

Pada tahun 1960-an banyak kalangan muda Paratai Nasional Indonesia (PNI), termasuk beberapa tokoh GMNI hendak merumuskan “Marhaenisme sebagai Sosialisme/Marxisme ala Indonesia” (seperti Leninisme sebagai Marxisme ala Rusia, Maoisme sebagai Marxisme ala China), tetapi Bung Karno tidak pernah mengkonfirmasinya secara positif, tak lain karena Bung Karno menolak pertentangan kelas, menolak segala bentuk pertentangan di antara sesama bangsa kita sendiri. Demi persatuan semua komponen bangsa Indonesia. [Penjelasan ini a.l. diberikan Dr. Burhan Magenda dalam buku Peringatan 80 Tahun Bung Karno yang terbit 1981 — lebih sepuluh tahun sepeninggal Bung Karno].

3. Implikasi Marhaenisme dalam gerakan pemberdayaan perempuan sangat relevan dan terutama sangat tepat menjawab permasalahan. Ini sudah dirumuskan Bung Karno dalam konsep Sarinah sejak 1946-1947 di Ibukota RI Yogyakarta. Emansipasi dan pemberdayaan perempuan, menurut konsep Sarinah, harus diletakkan di dalam keseluruhan gerakan Marhaenisme.

Bung Karno mengkritik emansipasi ala Kartini karena menurutnya walau persamaan hak dapat dicapai tetapi kalau sistem sosial ekonomi belum menegakkan Sosialisme Marhaesnime maka setiap perempuan akan justru memikul beban yang makin berat. Sebagaimana sering dikutip Bung Karno dari pujangga wanita asal Belanda yang beraliran sosialisme, Henriette Roland Holst, “Tanpa sosialisme maka persamaan hak akan membawa wanita menjadi budak di tempat mencari nafkah sekaligus di rumah ia menjadi budak dari suami dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kodratinya”. Bila sistem sosialisme-marhaenisme sudah ditegakkan, setiap perempuan pekerja akan lebih bersemangat dalam berkarya karena produksi itu adalah miliknya, sementara banyak pekerjaan dan tanggung jawab di rumah tangga akan berkurang bebannya karena pelbagai program kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh negara sosialis. Tapi negara sosialis yang tidak totaliter, atheis, dan mengharamkan hak milik seperti di Uni Soviet dulu.

Sarinah adalah nama pembantu rumah tangga di rumah orang tua Sukarno, dan menjadi pengasuh Sukarno sejak kecil. Bung Karno mengajukan alasan memilih nama itu karena Sarinah adalah orang kecil yang berjiwa besar; orang kecil yang ternyata masih bisa peduli kepada sesama manusia. Kepedulian memang merupakan nilai dan semangat yang mendasari semua perjuangan membangun manusia.

Rekomendasi Aksi untuk Kader Marhaenisme dalam Era Reformasi

Gagasan Marhaenisme dari Bung Karno jelas sangat penting dan tepat untuk menjawab begitu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebut saja misalnya masalah ekses dari globalisasi ekonomi. Dalam proses globalisasi ekonomi, jelas hanya solusi Marhaenisme yang dapat menjadi pertahanan bagi perekonomian bangsa dan sekaligus menjadi tumpuan bagi bangkitnya kekuatan yang besar bangsa ini.

Merupakan panggilan dan tanggung jawab kader-kader Marhaenisme, khususnya yang tergabung dalam Keluarga Besar GMNI, untuk mengemban misi mulia mewujudkan cita-cita Marhaenisme di tanah air tercinta Indonesia, dan bahkan dalam region Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Salam Marhaen! Merdeka!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s