RDP Komisi I DPR RI dengan Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB, 1 Maret 2011

JAKARTA – Kesejahteraan Pegawai dan Aparatur negara merupakan alasan yang mengemuka ketika berbicara masalah korupsi yang hampir menggerogoti disetiap sendi pemerintahan di negeri ini. untuk itu dalam rangka menangkal dan untuk menunjang kualitas dan profesionalitas aparatur, maka pemerintah mengajukan program remunerasi khususnya bagi aparat POLRI dan TNI.

Isu ini adalah agenda yang dibahas dalam RDP Komisi I DPR RI dengan Ketua Unit Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Rapat yang dipimpin oleh Wkl. Ketua Komisi I DPR RI Bapak Hayono Isman ini dilaksanakan pada 1 Maret 2011 dan dibuka pada pukul 14.00 wib. Dan ditutup pada pukul 16.00 wib, dengan beberapa kesimpulan sebagaimana dibawah ini :

  1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi cq. Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang telah memproses usulan tunjangan kinerja dan remunerasi di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI pada tahun 2010.
  2. Berkaitan dengan terdapatnya aparat/prajurit TNI aktif yang ditugaskan di beberapa Kementerian/Lembaga di luar struktur organisasi Kementerian Pertahanan/TNI, Komisi I DPR RI mendesak kepada pemerintah agar memberikan tunjangan kinerja dan remunerasi kepada seluruh aparat/prajurit TNI aktif tersebut dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor: 74 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 (remunerasi dan tunjangan kinerja diberikan terhitung sejak 1 Juli tahun 2010)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s