Saran Politisi Demokrat : Revisi KUHP & KUHAP Harus Tegakkan HAM

Paula Sinjal, SH.,M.Si., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat/Sumber Foto Koleksi Pribadi

Paula Sinjal, SH.,M.Si., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat/Sumber Foto Koleksi Pribadi

JAKARTA – Revisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan memperjelas tugas aparat kepolisian, kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, revisi juga harus bisa menjamin tegaknya Hak Azasi Manusia.

“Revisi KUHP dan KUHAP merupakan hal mendasar dalam hukum acara dan pemberian sanksi pemidanaan. Proses revisi kedua undang-undang ini diharapkan bisa selesai tahun ini.” Tandas anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal, kemarin.

“Soal penahanan menjadi poin krusial. Dengan adanya undang-undang KUHP dan KUHAP baru, diharapkan tidak lagi perkara perdata diboyong ke pidana. RUU KUHAP dan KUHP harus memberi ruang bagi penegak hukum bekerja lebih baik, dengan menjaga HAM,” sambungnya.

Paula mengatakan, revisi KUHP jangan sebatas menjalankan misi dekolonisasi. Lebih dari itu, juga harus menjalankan misi rekodifikasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana serta adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum nasional maupun internasional.

Revisi KUHAP, lanjut dia, harus mampu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum lebih baik. RUU KUHAP harus bisa memberikan perlindungan HAM terhadap pihak-pihak yang terkait proses hukum seperti tersangka, terdakwa atau saksi. KUHAP baru, kata dia harus bisa membentuk Integrated justice system  antar penegak hukum dan mengakomodir restorative justice.

Paula menilai, disamping poin-poin tentang penahanan dan HAM, yang juga perlu dibahas secara teliti dalam RUU KUHP adalah ketentuan mengenai santet, kewenangan penyadapan, proses penyidikan dan penuntutan, serta pembentukan institusi baru, hakim pemeriksa pendahuluan.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda menambahkan, dalam perkembangan hukum acara, ada beberapa hal yang belum diatur dalam KUHAP, salah satunya adalah penyadapan.

“oleh karena itu, revisi KUHAP perlu memasukkan ketentuan penyadapan,” ujarnya.

Dia berpendapat, pengaturan mengenai penyadapan yang diatur UU Narkotika, UU Tipikor dan UU Terorisme adalah bentuk penyimpangan. Penyadapan harus diatur secara umum dan harus dimasukkan dalam KUHAP.

Chaerul mengusulkan prosedur penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk tujuan penyelidikan, penyidikan dan tuntutan dari suatu dugaan tindak pidana tidak perlu melalui izin pengadilan. Tetapi perlu diatur kurun waktu penyadapannya.

“Hemat saya tidak perlu minta izin ke pengadilan, sepanjang ada batas waktu tertentu melakukan penyadapan tersebut. Sehingga yang mengawasi adalah institusi masing-masing, ujarnya.

Sumber : Rakyat Merdeka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s