Masukan Pemerintah Terhadap RUU Desa Terkait Keuangan Desa, BUMDes, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa.

JAKARTA – Masukan pemerintah dalam rapat Panja RUU Desa yang dilaksanakan pada 28 Februari 2013 memberikan masukan seputar keuangan Desa, BUMDes, pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan serta Kerjasama Desa.

Menurut pemerintah keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang-barang yang dapat dijadikan milik Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun sumber-sumber keuangan desa menurut pemerintah terdiri atas ; pertama Pendapatan Asli Desa terdiri dari: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah; Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; Ketiga Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (yaitu: dana alokasi umum dan dana bagi hasil) untuk desa digunakan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; Keempat Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; Kelima Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sementara itu dalam hal BUMDes, Pemerintah memberikan masukan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. BUMDes ini tidak sama dengan BUMD dan juga tidak sama dengan koperasi tetapi merupakan perusahaan desa yang merupakan badan hukum yang ditetapkan dengan peraturan desa yang merupakan milik pemerintah desa dan masyarakat desa.

BUMDes menurut pemerintah memiliki tujuan, Pertama Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa; Kedua Untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat menangkap peluang-peluang dan potensi ekonomi yang ada di desa; Ketiga Mendidik masyarakat  untuk berpartisipasi aktif menjadi pelaku ekonomi di tingkat desa: Keempat Mendayagunakan sumber daya dan sumber dana ekonomi yang ada di masyarakat desa; Kelima Membuka kesempatan dan lapangan kerja yang ada di desa; Kenam Dalam rangka meningkatkan daya saing desa.

Untuk Pembangunan Desa menurut pemerintah adalah merupakan keseluruhan tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka untuk menjawab kebutuhan strategis dalam wilayah adminitrasi desa (lokal administratif). Dalam pelaksanaan pembangunan desa disusun perencanaan pembangunan desa yang dilakukan sesuai kewenangannya dan mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sementara itu Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa dalam satu kawasan dimana tahapan, penentuan lokasi dan penganggarannya ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah.

Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan pendekatan yang multifaset dan komprehensif. Melibatkan peran serta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk peran serta dari indigenous people  dengan berbagai kearifan lokalnya (local wisdom). Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pembangunan,  dikembangkan adanya pendampingan dari berbagai agen pembangunan (development agent). Dengan menggunakan metode perpaduan antara bottom up dan top down planning serta perencanaan yang bersifat partisipatif. Khusus untuk perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, dipertimbangan pula adanya  keterkaitan antara daerah hulu dan hilir dalam suatu kawasan (backward linkages dan forward linkages).

Dalam rangka untuk untuk mendukung perencanaan pembangunan yang telah dikembangkan maka perlu dibangun suatu sistem data dan informasi perdesaan yang akurat, seperti monografi desa, profil desa dan potensi desa. Pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga wajib mengikut sertakan masyarakat desa yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam kaitannya dengan Kerjasama antar desa pemerintah memberikan masukan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya dapat membentuk badan kerjasama.

Kerjasama antar desa pada umumnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan khususnya dibidang administrasi pemerintahan, administrasi penduduk, penataan batas wilayah, kerjasama di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerjasama dibidang pertanian. Sedangkan dibidang ekonomi sangat terbatas sifatnya.

Selanjutnya untuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat seperti pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan pasar desa, pembangunan perumahan sederhana, pengelolaan wisata desa, pengelolaan air bersih dan lain-lain.

Pada umumnya kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama antar desa yang mengakibatkan pembebanan pembiayaan dan fungsi pengaturan wajib dimusyawrahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa. (red)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s