Pointer Pembahasan dan identifikasi masalah dalam Revisi RUU Tentang MD3

JAKARTA – Dalam Rapat Konsinyering Panitia Kerja Revisi RUU tentang MD3 Badan Legislasi DPR RI yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2013 di Wisma Kopo, menghasilkan pointer-pointer pembahasan yang memiliki perioritas dalam pembahasan RUU tersebut.

Pointer pembahasan tersebut meliputi latar belakang pembahasan Revisi yang terdiri dari nilai demokrasi yang telah tertanam kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan, sampai akhirnya pada masa penyusunan naskah UUD 1945 oleh BPUPKI; kemudian dalam UUD 1945, sebagai kontitusi pertama Republik Indonesia, sudah mengatur mengenai nilai-nilai demokrasi dalam system Pemerintahan Republik Indonesia. Adapun bentuk demokrasi yang dipilih, sesuai dengan kebutuhan berkaitan dengan karateristik bangsa dan Negara Indonesia, yakni system demokrasi perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan, diperlukan lembaga permasyarakatan  rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Identifikasi Masalah Dalam RUU MD3

Dalam sisi materi muatan yang diatur dalam UU tentang MD3 juga mengandung beberapa masalah, di antaranya adalah Materi muatan MD3 banyak yang bersifat teknis, yang semestinya menjadi materi muatan tata tertib di masing-masing lembaga. Kemudian tugas dan wewenang MPR dilakukan sedikitnya sekali dalam lima tahun atau pada saat tertentu, dengan demikian MPR hanya bersidang hanya pada saat tertentu. Sedangkan pimpinan MPR dibentuk secara permanent. Berdasarkan sifat, tugas dan wewenangnya tersebut, apakah pimpinan MPR perlu bersifat permanent. Selain itu, dalam UU tentang MD3 disebutkan bahwa pimpinan MPR melaksanakan keputusan MPR. Apakah pimpinan MPR dipandang cukup untuk mewakili anggota MPR di dalam menjalankan tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD tahun 1945 dan UU tentang MD3 ? belum lagi persoalan DPR yang memiliki 3 fungsi yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya DPR membentuk alat kelengkapan. Selain itu, setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi, sebagai perpanjangan tangan dari partai politik.

Beberapa isu/ permasalahan terkait DPR yang diatur dalam UU tentang MD3 diantaranya : Pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu; Mekanisme pembuatan Undang-Undang;  Berdasarkan konstitusi, anggota dewan mempunyai hak untuk mengajukan RUU. Namun pada kenyataannya, hak tersebut belum digunakan secara optimal oleh anggota; Berdasarkan konstitusi, DPD juga berhak mengajukan RUU terkait bidang yang sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk mengajukan RUU harus berdasarkan prolegnas. Namum, dalam penetapan Prolegnas tidak disebutkan porsi DPD dalam daftar prolegnas.

Sementara itu dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan : Saat ini hanya ada 6 kewenangan Pemerintah yang tidak diotonomikan ke pemerintah daerah. Pada kenyataannya, komisi yang tidak bermitra dengan kementerian yang mempunyai hubungan vertical dengan instansi di daerah (SKPD), tetap melakukan kegiautan pengawasan (kunjungan kerja) terhadap pelaksanaan tugas eksekutif sampai ke daerah, padahal mitra kerja komisi tersebut hanya ada di pusat dan tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pemerintah daerah

Sementara itu jumlah AKD dan anggota AKD tidak sebanding dengan mitra kerja dan beban kerjanya. AKD yang menjalankan fungsi pengawasan, seringkali tidak efektif karena harus bermitra dengan lebih dari 6 kementerian/lembaga, belum lagi Intensitas komunikasi anggota dengan daerah pemilihannya kurang, karena pada masa reses, waktu reses lebih banyak untuk kunjungan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kemudian waktu reses terlalu lama, mekanisme pengambilan keputusandengan system musyawarah mufakat tidak menuntut semua anggota hadir, karena pengambilan keputusan didasarkan pada kuorum fraksi, tranparansi dan akuntabilitas kinerja dan anggaran kurang.

Untuk persoalan yang lain, dalam konstitusi disebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk ikut serta mebahas RUU terkait kewenangannya. Frasa “ikut membahas” belum secara jelas diatur. Pada tahapan apa” ikut serta membahas” dapat dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang, kemudian persoalan DPRD berdasarkan UU tentang MD3, DPRD memiliki fungsi legislasi. Namun, sering, terjadi ketidakjelasan dan ketidaktegasan sebagai pemegang kekuasaan membuat peraturan daerah. Selain itu, posisi DPRD sebagai bagian legislative di daerah masih menjadi perdebatan

Belum lagi persoalan sistem pendukung DPR, DPD, dan DPRD dalam UU tentang MD3 tidak diatur secara jelas, terutama pengaturan mengenai badan fungsional/keahlian dan kemlompok pakar/tim ahli, kemudian pengelolaan anggaran, dilaksanakan oleh sekretariat jenderal. Dalam pasal 6 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pengguna anggaran adalah pimpinan lembaga, dengan demikian seharusnya pengguna anggaran di masing-masing lembaga perwakilan adalah pimpinan masing-masing lembaga tersebut. Tetapi dalam pasal 5, pasal 73, psal 225 UU tentang MD3, pengelola anggaran adalah sekretariat jenderal dan pengguna anggaran adalah pimpinan sekretariat jenderal. (red)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s