Delegasi Partai Demokrat Akan Bertemu TKW Bermasalah di Malaysia

Demo masa di depan kedutaan besar malaysia di jakarta/Sumber foto Istimewa

JAKARTA – Setelah menghadiri rangkaian acara UMNO’s International Forum 2012 di Kuala Lumpur Malaysia, delegasi Partai Demokrat yang dipimpin Anas Urbaningrum (ketua umum), Edhie Baskoro Yudhoyono (sekretaris jenderal), dan beberapa Pengurus Harian DPP PD akan melanjutkan pertemuan dengan Duta Besar KBRI Kuala Lumpur dan TKW bermasalah di KBRI Kuala Lumpur.

“Salah satu kasus TKW yang menjadi perhatian PD adalah kasus perkosaan 5 November 2012 terhadap seorang TKW oleh majikan pria dan penganiayaan oleh majikan perempuan di Seramban, Negeri Sembilan. Kami menerima informasi saat ini WNI tersebut telah berada di bawah perlindungan Pemerintah Indonesia,” ujar Sekretaris Departemen Kesehatan DPP PD Nova Riyanti Yusuf (Noriyu), dalam rilisnya, Selasa (27/11).

Kata Noriyu, selain beberapa kasus perkosaan yang biadab, juga ada beberapa permasalahan TKI di Malaysia yang perlu dibahas dengan KBRI Kuala Lumpur-Malaysia. Antara lain, soal gaji yang tidak dibayarkan, jumlah mencapai 60 persen. Sisanya, karena beban kerja berat atau karena penganiayaan. “Termasuk soal TKI non-dokumen resmi, bahkan dalam periode moratorium jumlahnya mencapai 600.000-700.000 orang karena ada supply and demand,” ujar wakil ketua Komisi IX ini.

Masalah lainnya, soal perlindungan hukum dari KBRI, kualitas hidup TKI di Malaysia, terkait kekerasan, penipuan, gaji tidak dibayar, dan social isolation. “Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya Pansus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN),” ujarnya.

Noriyu mengatakan,  draf RUU PPILN telah mencantumkan beberapa perubahan dari UU 39/2004 yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Di antaranya adalah kewajiban bagi Perwakilan Pemerintah (dalam hal ini KBRI atau KJRI) untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum kepada para TKI yang mengalami permasalahan hukum di negara penempatan. “Selama ini peran tersebut, oleh UU 39/2004, banyak dibebankan kepada PPTKIS (pihak swasta) melalui asuransi.”

Kata Noriyu, perlu dipikirkan juga  perlindungan hukum secara integratif bagi seluruh TKI yang bekerja di setiap negara penempatan di seluruh dunia. “Sehingga penanganan kasus hukum TKI yang selama ini lebih terkesan kasus per kasus atau ad hoc, dapat dihindari,” kata anggota DPR Dapil DKI Jakarta II ini.

Sebelumnya, delegasi Partai Demokrat menghadiri UMNO’s International Forum 2012 pada 26 hingga 27 November ini. Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf memberikan presentasi tentang resolusi konflik di Indonesia, baik konflik horisontal maupun konflik vertikal, berdasarkan pengalaman Indonesia menghadapi konflik di Aceh, Poso, dan sebagainya.

“Forum ini dihadiri oleh 80 partisipan dari 25 parpol dari 22 negara. Juga dalam rangka UMNO General Assembly 2012. Keynote address disampaikan Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia,” ujar Noriyu.

Sumber : Jurnal Parlemen

By Paula Sinjal Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s