KPU Daerah Harus Tingkatkan Manajemen Komunikasi

Husni Kamil Manik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat/Sumber Foto Istimewa

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik meminta komisioner di daerah membangun komunikasi yang intensif dengan jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerahnya.

Sebab Kesbangpol sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan umum (KPU).

Jangan saat dibutuhkan saja baru berkomunikasi. Misalnya saat pihak ketiga pengadaan barang dan jasa melakukan wanprestasi, sementara jadwal distribusi sudah mepet. Saat itu kita butuh tenaga Kesbangpol untuk membantu percepatan distribusi logistik, ujarnya dihadapan peserta rapat koordinasi nasional (rakornas) ke-2 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se Indonesia di Hotel Aryaduta, Senin (24/9).

Kesbangpol juga dibutuhkan untuk membantu sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara 9 April 2014 dan mendorong komunitas inteligen daerah (kominda) membangun situasi yang kondusif menjelang, saat dan sesudah pelaksanaan pemilu.

Selain menggandeng Kesbangpol, KPU juga sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu distribusi logistik di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Panglima TNI sudah setuju membantu termasuk dengan tenaga manusia jika tidak bisa dijangkau dengan menggunakan alat transportasi, ujarnya. Di tingkat pusat, kata Husni, pihaknya berkomunikasi secara intensif dengan tiga direktorat jenderal yakni Dirjen Otonomi Daerah (Otoda), Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Dirjen Kesbangpol.

Kadang memang ada perbedaan pendapat di antara kami tetapi komunikasi harus tetap jalan, ujarnya. Husni menyebutkan banyak titik kritis penyelenggaraan pemilu yang melibatkan pemerintah di antaranya data pemilih dan dokumen syarat pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Husni meminta pemerintah konsisten dengan dokumen yang mereka terbitkan seperti ijazah, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, dan dokumen lainnya.

Dalam konteks perbaikan data pemilih, KPU juga sangat mendukung penerapan e-KTP yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Data penduduk yang sudah memiliki e-KTP dan belum akan kita sinkronisasikan sehingga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam daftar pemilih, ujarnya.

Husni menyebutkan keberadaan kartu tanda penduduk (KTP) sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam konteks penertiban data pemilih tetapi juga saat verifikasi faktual partai politik. Sebab kartu tanda anggota (KTA) partai tidak memuat identitas kadernya secara lengkap. Terkadang yang ada hanya nomor KTA, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sementara di KTP memuat lebih lengkap karena ada alamatnya. Ini membantu petugas saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik, ujarnya.

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

By Paula Sinjal Posted in Uncategorized

2 comments on “KPU Daerah Harus Tingkatkan Manajemen Komunikasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s