Baleg Tancap Gas Bahas RUU PPDK

Paula Sinjal, SH., M.Si./Sumber Foto Koleksi Pribadi

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR akan mempercepat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) pada masa sidang IV Tahun 2011 – 2012. Masa reses DPR akan berakhir pada 14 Mei mendatang.

Anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal menjelaskan, RUU PPDK penting segera dituntaskan untuk menjaga potensi daerah kepulauan dan regulasi percepatan pembangunan daerah kepulauan.

“Ada tujuh Provinsi kepulauan yang mengusulkan RUU PPDK ini. yaitu, Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan, RUU PPDK sudah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPR bahwa RUU PPDK ini menjadi usulan DPR. RUU PPDK akan menjadi perioritas pembahasan pada masa sidang DPRRI akan datang.

“Indonesia membutuhkan undang-undang PPDK. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki 17,504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, dan panjang pantai 95,181 km.” Katanya.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga merupakan negara nomor empat yang memiliki pantai terpanjang. Menurutnya Negara kepualauan Indonesia yang terletak diantara dua benua Asia dan Australia serta berada di antara dua Samodra Pasifik dan Hindia memiliki potensi unggulan yang sangat strategis ditinjau dari berbagai sudut kepentingan.

“Potensi-potensi itu harus dijaga. Begitu juga dengan regulasinya,” katanya lagi.

Paula menceritakan, RUU PPDK telah mengalami tiga kali perubahan judul. Diterangkannya, Judul RUU yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah RUU Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan.

Namun, lanjut dia, pada awal pleno Baleg (22/1) lalu, judul RUU berubah menjadi RUU tentang Daerah Kepulauan. Pada akhirnya, hasil Panja tanggal 22 Januari 2012, judul RUU berubah menjadi RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.

“Selain perubahan judul, terdapat dua hal krusial yang membutuhkan pembahasan yang mendalam, yaitu Bab V mengenai Kewenangan dan Kewajiban serta Bab VII tentang Pendanaan. Ke dua Bab ini, menyangkut affirmative action yang nantinya akan diterapkan guna mempercepat pembangunan di Daerah Kepulauan.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, RUU PPDK terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan memuat 40 Pasal. Bab tersebut berisi tentang kriteria daerah kepulauan, kewenangan dan kewajiban, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. [Sumber: Rakyat Merdeka]

By Paula Sinjal Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s