Dana Pelesiran Disunat Untuk Biayai Diklat PNS

Tingkatkan Kualitas Abdi Negara

Anggaran Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil tahun 2012 mencapai Rp 18 triliun, sebanyak Rp 2,5 triliun dialihkan demi membiayai pendidikan dan pelatihan para abdi negara itu.

HAL ini menyusul masih minim­nya kompetensi yang dimiliki pada PNS secara nasional. Ke­men­terian Pemberdayaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Biro­krasi, menyatakan ada 50 persen PNS di seluruh Indonesia yang ti­dak kompeten. Tentunya itu men­jadi ganjalan bagi peme­rintah un­tuk mensukseskan reformasi birokrasi.

“Jumlah PNS seluruhnya ada 4 juta. Dari jumlah itu, hanya 50 per­sen saja yang memiliki kom­petensi tertentu. Sisanya tak me­miliki kompetensi di bidangnya. Masih sangat kurang,” kata Men­teri Azwar Abubakar kepada war­­ta­wan di Jakarta, kemarin.

Demi meningkatkan kapasitas dan ketepatan kompetensi PNS itu, Kementerian rencananya me­libatkan perguruan tinggi. Soal pengawasannya tidak perlu sam­pai melibatkan Komisi Pem­be­rantas Korupsi. “Cukup diawasi ICW dan teman-teman. Kita jamin itu,” ujarnya.

Pihaknya telah membuat pro­gram diklat sejuta PNS, program ini direncanakan dilaksanakan se­lama dua tahun.

Soal pendanaan diharapkan tidak menjadi alasan program ini tertunda. “Itu bukan alasannya. Sela­ma ini kita kurang membe­rikan perhatian pada pendidikan PNS,” ucapnya.

Dikatakan, saat ini anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 18 triliun. Sedanhkan dana yang diperlukan untuk diklat hanya Rp 2,5 triliun “Masa ada yang bilang tak ada uang,” tukasnya.

Azwar menganalogikan hal tersebut dengan sebuah keluarga, yang asyik berdarma wisata se­tiap bulan. Hari ini ke Merak, be­sok ke Ancol, dan seterusnya. Ta­pi anaknya tidak sekolah. “Ke­luarga apa ini, kalau bukan ke­luarga biadab. Cukuplah dua kali dalam setahun, gunakan dana un­tuk sekolah anaknya,” tegasnya.

Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta PNS belum lama ini, Azwar mengadakan rapat dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan jajaranannya, Badan Diklat Kementerian/Lembaga, serta Badan Diklat Provinsi yang ada di seluruh Indonesia untuk mem­buat diklat terpadu.

Berdasarkan perhitungan LAN, kapasitas terpasang penye­lenggara diklat terpadu itu men­capai 33 ribu setiap angkatan. Kalau dibuat setahun 20 kali, maka setiap tahun bisa dilaksa­nakan diklat bagi 660 ribu PNS atau minimal 500 ribu. “Jadi un­tuk diklat sejuta PNS dipserlukan waktu dua tahun,” pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Menteri PAN Eko Prasodjo mengatakan, pi­haknya menyiapkan skema ter­kait dengan banyaknya PNS yang tidak kompeten. Skema itu untuk mengefisienkan kinerja birokrasi di level pusat maupun daerah.

Selain melalui program diklat, tawaran yang paling masuk akal untuk PNS yang tidak kopeten yaitu dipensiundinikan.

Dalam pandangan Kemente­rian Dalam Negeri (Kemendagri) bi­rokrasi gemuk menjadi peng­hambat pembangunan. Sebab, banyaknya PNS menyedot belan­ja daerah hingga 73 persen. Pada­hal, APBD diharapkan menjadi perangsang tumbuhnya pereko­no­mian daerah.

Catatan Kemendagri, dari 524 kabupaten/kota, 294 diantaranya menghabiskan 50-73 persen APBN untuk belanja pegawai, ma­kanya saat ini sedang diper­timbangkan kebijakan tentang rasionalitas pegawai. Ke depan, jumlah PNS akan disesuaikan dengan kebutuhan penyeleng­ga­ran birokrasi.

“Rasionalitas bukan rasio­nali­sasi atau pengurangan pegawai. Rasionalitas itu menempatan PNS sesuai dengan keahliannya. Akan diatur batasan belanja pe­gawai tidak melebihi 30 persen,” kata kata Juru Bicara Kemen­terian Dalam Negeri Reydon­nyzar Moenek.

Diungkapkan, Badan Peren­cana Pembangunan Nasional (Bappenas) juga ditemukan ada 183 kabupaten tertinggal meng­habiskan 67,28 persen untuk belanja pegawai. Bahkan, ada kota otonom yang menghabiskan 100,59 persen Dana Alokasi Umum untuk belanja pegawai.

Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang ramping tapi fungsional. Dengan begitu, anggaran publik bisa mak­simal digunakan demi ke­pentingan publik.

Istilah PNS Diganti Menjadi Aparatur Sipil Negara
Paula Sinjal, Anggota Komisi II DPR

Paula Sinjal, SH.,M.Si/Sumber Foto Koleksi Pribadi

Paula Sinjal, SH.,M.Si/Sumber Foto Koleksi PribadiTak cukup dengan diklat un­tuk meningkatkan kompetensi para PNS, melainkan dengan pen­dekatan pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepe­ga­waian saja.

Dengan perubahan paradig­ma ini, diharapkan bisa menja­dikan PNS menjadi aparatur pemerintah yang profesional. Dengan begitu, reformasi biro­kasi diharapkan bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DPR-Pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam RUU nanti istilah PNS akan diganti men­ja­di dengan Aparatur Sipil Ne­ga­ra (ASN), dan seleksinya ber­dasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana yang me­langgarnya.

Setelah disahkan Undang-undang ini diharapkan dapat menjadikan para Aparatur sipil Negara menjadi pegawai pe­merintah yang profesional.

Salah satu poin yang harus dipertajam dalam RUU ASN ada­lah adanya larangan bagi ASN menjadi pengurus dan men­jadi anggota parpol, dan me­nekankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan, penetapan, pengangkatan dan promosi ASN.

Dinilai Sangat Memboroskan Keuangan Negara
Jamil Mubarok, Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia

Rencana pemerintah menga­da­kan program diklat bagi PNS pada 2012 yang menyedot duit ne­gara sebesar Rp 2,5 triliun di­nilai terlalu bo­ros, karena APBN yang dike­luarkan unt­uk belanja pegawai sudah sangat besar.

Upaya peningkatan kualitas PNS memang sangat baik, tapi apakah program diklat itu su­dah dibutuhkan. Sebab dalam pro­sesnya, setiap calon PNS di­wajibkan mengikuti berba­gai tes. Dengan begitu, setiap PNS se­mestinya me­mang sudah me­menuhi kualifi­kasi, tapi kenapa harus ada di­klat yang mem­bu­tuhkan ang­garan yang besar.

Artinya, selama ini perekru­tan PNS memang tidak transpa­ran dan tidak berjalan sebagai­mana mestinya. Bisa jadi ada per­mainan uang yang meng­haruskan calon PNS menyetor sejumlah uang, karena korupsi masal proses penerimaan PNS kerap terjadi.

Bila proses perekrutannya saja sudah buruk, maka wajar sa­ja bila mayoritas PNS di In­donesia tidak memiliki tidak berkualitas. Banyak pimpinan PNS yang sering mangkir dari pekerjaannya membuat pelaya­nan masyarakat terganggu.

Semestinya PNS yang tidak memiliki standar kualitas, se­ring bolos dan mengabaikan tu­gasnya diharapkan diberi sanksi tegas dengan memberhentikan atau pensiun dini. Melihat kon­disi itu makanya perlu ada pen­jelasan dari Kementerian PAN dan RB sebelum melanjutkan pelak­sanaan program tersebut. [Sumber : Harian Rakyat Merdeka]

By Paula Sinjal Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s