Perlu UU Pengelolaan Perbatasan

JAKARTA– Menghadapi persoalan perbatasan, Anggota Komisi II DPR RI Paula Sinjal, SH., M.Si. dari Fraksi Partai Demokrat memandang serius permasalahan ini. Dia mengatakan perlu adanya Undang-Undang pengelolaan Perbatasan.

Saat diwawancarai Parlementaria, Paula mengatakan Belum lama ini kita dikejutkan dengan berita pencaplokan wilayah NKRI yakni Camar Bulan dan Tanjung Datu di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Persoalan seperti ini tidak hanya muncul sekali dua kali saja, namun kita sempat pernah terhenyak dengan terlepasnya Pulai Sipadan dan Ligitan akibat putusan Mahkamah Internasional yang menyerahkan dua pulau tersebut ke dalam wilayah negara tetangga, Malaysia.

Persoalan perbatasan ini harus kita sikapi dengan serius karena menyangkut luasnya wilayah perbatasan dan territorial yang harus kita pertahankan. Persoalan tidak selesai dengan sekedar mengirim pasukan TNI ke daerah perbatasan, namun lebih dari itu perlu ada pengelolaan yang kontinu/ berkesenambungan dan komprehensip sesuai dengan keinginan dan ke-khasan wilayah, khususnya yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Selain itu, pendekatan pengelolaan wilayah perbatasan saat ini lebih pada sekedar pendekatan keamanan (security approach), belum focus, masih parsial, yang nampak pada instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan belum berjalan bersama dan terkoordinasi secara integral.

Sebenarnya kita sudah memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan, yakni No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, namun undang-undang ini masih sangat normatif dan substansinya belum bersifat aplikatif dan dapat menjawab tantangan-tantangan perbatasan masa kini. Untuk itu ke depan, sudah saatnya kita membuat UU yang secara khusus mengatur pengelolaan wilayah perbatasan. Suatu UU yang esensinya menggabungkan pendekatan keamanan (security approach) dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). UU yang seharusnya dapat menjadi landasan bagi terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan wilayah perbatasan.[Parlementaria]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s