Ormas Anarkis dan Militeristik Dibidik

JAKARTA – Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang anarkis dan bergaya militeristik akan menjadi perhatian serius pemerintah. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini menjadi dalih eksistensi ormas anarkis akan mendapat ramburambu tegas yang bisa berbuah pembubaran. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan hal itu di sela acara untuk kalangan guru dalam Forum Penguatan Penghayatan Pancasila belum lama ini.’’Dibekukan berarti tidak boleh lagi beraktivitas di Indonesia,’’ kata Gamawan. Ormas yang dibekukan secara otomatis juga menjadi organisasi yang dilarang berada di wilayah Indonesia. Pembekuan ormas akan dilakukan dengan sangat cermat. Proses sidang di pengadilan dan keputusan tetapnya menjadi pertimbangan. “Ketentuan pembekuan ormas sebenarnya sudah tercantum dalam UU Nomor 8/ 1985.

Namun, dalam ketentuan tersebut langkah pembekuan masih sangat berbelit,” ujarnya. Ketentuan-ketentuan pembubatan ormas akan terangkum dalam rancangan revisi UU No 8/ 1985 tentang Ormas. Dalam undang- undang tersebut, sanksi terhadap aksi ormas anarkis dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota atau kabupaten. Jika kemudian berlanjut hingga ke tingkat pusat, pembekuan bisa dilakukan setelah ada pendapat dari Mahkamah Agung. Gamawan menambahkan, pengetatan aturan ini menjadi cara untuk menghindari aksi anarkis oleh anggota ormas terhadap kelompok atau orang lain. Selain aksi anarkis, ormas yang bergaya militeristik juga menjadi bidikan revisi undangundang tersebut. Seperti di Singapura, ormas dengan penampilan ala tentara dipastikan menjadi bidikan dan dilarang mengenakan seragam seperti militer.

Dengan revisi undang-undang ormas, persidangan tentang pembekuan ormas yang melanggar aturan bisa dipercepat. Sementara itu, aktivis ormas Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan menilai revisi UU Ormas pantas mendapat apresiasi. Namun, dia mengingatkan revisi tidak perlu sampai detil hingga menyangkut penampilan para anggota ormas. ’’Sebenarnya sumber dana ormas bisa menjadi faktor yang jauh lebih penting untuk ditekankan pada revisi UU tersebut,’’ katanya kepada INDOPOS. Sedangkan Forum Komunikasi Putra dan Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) menyatakan dukungan Mendagri yang menyorong rencana revisi UU Ormas.

Wakil Sekretaris Pengurus Daerah FKPPI Jakarta Mugaera Johar mengatakan, revisi dengan poin penertiban ormas militeristik tersebut patut mendapat dukungan. ’’Kami di FKPPI mempunyai dasar penggunaan atribut seperti baret dan seragam loreng. Dasar itu adalah surat keputusan Panglima TNI, yang saat itu masih bernama Panglima ABRI. Bagi kami, penertiban ormas beratribut militer yang tak punya dasar memang layak dilakukan,’’ katanya kepada INDOPOS. Menurutnya, saat ini penggunaan atribut militer banyak dilakukan ormas yang secara resmi tidak memiliki dasar legitimasi dari TNI. (indopos)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s