Format Dapil Dirombak, Poros Tengah Melawan

JAKARTA – Pembahasan revisi UU Pemilu bakal menjadi persoalan serius yang bisa membuat koalisi parpol pendukung pemerintah retak. Yang akan meledak bukan hanya soal PT (parliamentary threshold) atau ambang batas suara parpol untuk kursi DPR, tetapi juga masalah format dapil (daerah pemilihan). Sinyal dari kelompok poros tengah yang menolak ”mengutak- atik” dapil datang dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Wakil Ketum PPP Lukman Halim Syarifuddin menilai, langkah sejumlah partai besar yang ingin merevisi kesepakatan soal dapil berpotensi melanggar kesepakatan revisi UU Pemilu. Dia mengingatkan bahwa kesepakatan yang terkait dengan da pil bukanlah dua persoalan yang belum disepakati antarfraksi. ”Itu persoalan etika. Yang masih menyisakan persoalan adalah yang terkait dengan PT dan penghitungan suara untuk kursi, tidak terkait dengan dapil,” ujar Lukman di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Menurut Lukman, pemerintah saat ini datang dengan daftar isian masalah (DIM) yang mengusulkan pengetatan jumlah caleg di dapil.

Dengan begitu, jumlah dapil akan dipersempit. Fraksi-fraksi di DPR secara etis seharusnya tetap mempertahankan kesepakatan yang sudah ada. ”Fraksi-fraksi di DPR jangan lagi mempersoalkan dua persoalan di luar itu (PT dan penghitung an kursi, Red),” ujar Lukman. Lukman menambahkan, jika ada fraksi yang kemudian menyetujui usul pemerintah, justru aneh. ”Lho, mereka kan terikat kesepakatan. Jadi, itu persoalan etika,” ujarnya. Seharusnya, papar dia, tidak ada lagi persoalan di luar dua substansi tersebut. Sebagai informasi, dua fraksi besar, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat, mewacanakan mempersempit luas dapil sekaligus memperkecil kuota maksimal caleg di dalamnya. Usul tersebut sesuai dengan DIM yang disampaikan oleh pemerintah soal revisi UU Pemilu. Dengan pola semacam itu, sebaran jumlah dapil bakal bertam bah.

Kebijakan tersebut di nilai hanya menguntungkan partai besar yang berpeluang meraih suara lebih banyak daripada partai menengah. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan, enam partai yang kini tergabung dalam poros tengah akan terus berkonsolidasi dan menyatukan langkah. Menurut dia, sistem kepartaian nanti harus mewujudkan pola yang efektif, kuat, dan demokratis. ”Tujuan sistem kepartaian mestinya seperti itu, tidak untuk menghilangkan atau membunuh parpol kecil.” Terbentuknya poros tengah, jelas Viva, juga tidak melanggar kontrak koalisi. Kontrak itu selama ini menyebutkan bahwa seharusnya ada koalisi di peme rintah dan DPR. Namun, persoalan di revisi UU Pemilu ternyata tidak membicarakan hal itu. ”Tahutahu, DIM pemerintah untuk PT 4 persen dan alokasi 3–6 kursi,” sindir dia. [indopos]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s