Panja Mafia Pemilu Minta Penjelasan KPU dan Bawaslu Seputar Kasus Pemilu di Halmahera Barat.

JAKARTA – Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR, Rabu (19/10), kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). RDP membahas kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah selama tahun 2009 seperti yang diadukan sejumlah masyarakat, terutama kasus sengketa perolehan suara dalam Pemilukada Maluku Utara. Pada RDP sebelumnya, Panja Mafia Pemilu dan Bawaslu mengaku telah menerima sebanyak 52 laporan kecurangan pemilukada selama tahun 2009.

RDP kali ini sempat diwarnai perdebatan sengit antara Panja dan KPU terkait dugaan manipulasi data Pilkada Maluku Utara untuk daerah pemilihan Halmahera Barat. Kasus itu kemudian menyeret nama Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sebagai tersangka.

Menanggapi itu, Ketua KPU Abdul Hafidz menjelaskan bahwa perbedaan perolehan suara terjadi saat surat suara diserahkan ke KPU Maluku Utara. Namun untuk lebih jelasnya, Abdul Hafidz lalu menunjuk Ketua KPU Maluku Utara Azis Khairie menjelaskan duduk perkaranya sebenarnya. Penjelasan Azis tak jauh berbeda. Ia membenarkan perbedaan hasil perolehan suara di Halmahera Barat, sudah terjadi sebelum surat suara diserahkan ke KPU Pusat, atau saat penyerahan ke KPU Maluku Utara. Mendapat penjelasan demikian, Panja Mafia Pemilu DPR langsung menuding pihak KPU telah lalai, sehingga terjadi perbedaan perolehan suara.

Mendapat kritikan Panja, pihak KPU langsung mengakui hal tersebut. Menurut Abdul Hafidz, kelalaian kerja dalam kasus ini, petugas KPU di Maluku Utara, tidak melakukan pengecekan ulang atas perolehan suara dari Halmahera Barat. Alhasil, perolehan suara yang dikirim ke KPU Pusat, adalah perolehan surat suara yang salah. Sedang dari Bawaslu mengaku baru bisa menjelaskan kepada publik atas kasus itu karena mereka baru mendapat laporan kecurangan di Pemilukada Halmahera Barat sebulan silam.

Dari Rapat Dengar Pendapat tersebut ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan rapat :

  1. Mendesak Bawaslu untuk segera menyelesaikan permasalahan (11 Sengketa) Pemilu yang telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun hingga saat ini belum satu kasuspun bisa terselesaikan;
  2. Komisi II menyoroti kelalaian “Pengetikan” yang dilakukan KPU Daerah Halmahera Barat yang mengakibatkan terjadinya kesalahan input data (Jumlah suar pemilih), hingga sebesar 6000 suara (dari 12.712 suara dan menggelembung hingga 18.000 suara), sehingga memenangkan calong Anggota Legislatif Moh. Sukur Mandar;
  3. Komisi II mendesak KPU untuk bersikap lebih professional dan teliti terutama dalam hal penghitungan suara dan input data, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak dijadikan celah kecurangan dalam Pemilu, baik legislative dan Pemilukada;
  4. Komisi II mencurigai adanya sejumlah kecurangan, dalam proses rekapitulasi data DB di Halmahera Barat pada tahun 2009 dan akan menyelediki lebih lanjut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s