SHS: Monareh Tetap Sekkot, Minta Vicky Usulkan 3 Nama

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) akhirnya buka mulut terkait kontroversi pergantian Sekretaris Kota (Sekkot) Manado dan beberapa pejabat eselon II di Pemkot Manado yang di-Plt. Hal itu menyusul perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi bahwa masalah di Pemkot Manado menjadi tanggung jawab gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

SHS menyatakan semua dikembalikan kepada aturan. ‘’Kita ini negara hukum, sehingga segala sesuatu diatur oleh hukum. Rakyat saja diatur oleh hukum, apalagi kita para pejabat negara dan pejabat pemerintah bahkan pejabat tinggi di daerah. Semua diatur oleh undang-undang. Para pejabat harus tahu dan menaati undang-undang yang berlaku,’’ jelas SHS ketika dihubungi wartawan koran ini, sore kemarin.

Sehingga jika mengikuti aturan perundang-undangan, menurut SHS, Sekkot Manado masih tetap dipegang Harold Monareh. ‘’Aturannya Harold Monareh masih tetap sebagai Sekkot Manado. Karena sampai sekarang saya selaku wakil pemerintah pusat di daerah, belum mencabut surat keputusan (SK) Monareh selaku Sekretaris Kota Manado. Jadi sesuai aturan hukum, sampai sekarang Monareh masih menjabat sebagai Sekretaris Kota,’’ tegas SHS.

Lanjut SHS, banyak yang salah kaprah. ‘’Kebiasaan kita, setiap ada sesuatu selalu dipolitisir. Kendati masalah ini sama sekali di luar dari masalah-masalah politik. Ini masalah pelanggaran hukum. Saya selaku gubernur jelas tidak mau melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Karena di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun gubernurnya, ia harus menjalankan undang-undang yang berlaku. Karena semua pejabat harus cerdas hukum dan taati hukum,’’  jelas SHS untuk menepis  pernyataan beberapa pihak yang mengatakan ini masalah politik.

‘’Jangan selalu ada sentimen politik. Itu sikap yang tidak baik dan harus kita hindari dari daerah kita. Kita  harus pisahkan ini ranah hukum dan jangan dibawa ke politik,’’ tegas Gubernur.

SHS pun mengaku akan memproses atau melayani keinginan Wali Kota GS Vicky Lumentut untuk mengganti sekretaris kotanya asalkan aturan yang ada harus dipatuhi. Pemprov akan melayani jika surat yang telah dilayangkan dan ditandatangani Wakil Gubernur Djouhari Kansil, sudah dibalas atau dijawab Pemkot.

Jadi dalam surat itu, Pemprov meminta kembalikan dulu ke status quo. Kemudian Pemkot  Manado diminta mengusulkan kembali tiga nama calon sekretaris kota Manado. Termasuk usulan pergantian beberapa eselon II. Pemprov menekankan agar tidak ada yang dinonjobkan.

‘’Secara hukum sekarang Monareh masih Sekkot Manado. Kalau mau Monareh diganti, silakan usulkan kembali ke Pemprov tiga nama. Kami akan segera memprosesnya sesuai aturan yang berlaku. Dan berikan kesempatan ke provinsi minimal tiga hari untuk memprosesnya,’’ ujar SHS memberi petunjuk.

‘’Kenapa harus buru-buru? Kenapa tidak mau menunggu dua atau tiga hari? Kalau memberhentikan secara tiba-tiba, alasannya apa? Kalau alasan menghambat, apa yang dihambat? Kalau melanggar, apa yang dilanggar? Kalau dalam keadaan darurat, darurat apa? Alasannya harus jelas dan disampaikan kepada provinsi.

Saya pasti akan setujui. Dan Sekdanya (Monareh, red) akan kita tarik ke provinsi. Karena sesuai  aturan, kita harus mencarikan dia jabatan  di provinsi. Tidak bisa ada pejabat yang dinonjobkan. Ini menyangkut karir seseorang yang telah dibangun dari bawah,’’ jelas SHS.

SHS pun mencontohkan ketika ia mencarikan jabatan kepada Vicky Lumentut saat  dinonjobkan oleh Mendagri dari Sekkot Manado karena terkait masalah hukum (sebagai saksi korupsi Wali Kota Jimmy Rimba Rogi). ‘’Saya justeru merehabilitir dia.

Saya kembalikan dia sebagai  Sekretaris Kota Manado. Kendati dia telah diberhentikan oleh Mendagri. Karena sesuai aturan Menteri Dalam Negeri, pejabat yang terkait hukum walaupun hanya sebagai saksi, harus dinonaktifkan.

Karena saat itu lagi dalam keadaan darurat, pemerintahan di Kota Manado tidak jalan. Sehingga wajar sekretaris daerahnya dinonaktifkan dan Mendagri menunjuk pelaksana tugas.  Tetapi setelah itu, saya kembali merehabilitir dia,’’ ujar SHS mencontohkan.

Jadi, SHS kembali menekankan ini murni  penegakan aturan dan tidak ada unsur politik.  ‘’Tetapi karena sekarang sudah berurusan  di PTUN, saya menunggu dulu hasil di PTUN,’’ ujar Sarundajang.

Bagaimana tanggapan Wali Kota Manado Vicky Lumentut?  Vicky belum bisa dimintai keterangan. Tadi malam saat dihubungi via ponsel, tidak tersambung. Saat dikirim SMS, yang membalas mungkin ajudannya. “Bapak ada kaluar (keluar, red).” Begitu isi pesannya.

Terkait hal ini, Vicky beberapa waktu lalu sudah memberikan komentarnya. Birokrat yang saat ini sementara ikut Lemhanas mengaku sudah menerima surat dari Wagub Djouhari Kansil MPd terkait kajian rolling. “Kita sudah melakukan kajian soal surat itu dan sudah kita lengkapi. Jadi ditindaklanjuti dengan mengusulkannya ke Pemprov berdasarkan kebutuhan di Pemkot,” kata Vicky saat itu. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s