Kemendagri Hanya Jalankan Lima Rekomendasi e-KTP

JAKARTA – Penerapan KTP elektronik (e-KTP) yang kini masih bermasalah menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR. Hal ini dikarenakan, untuk menerapkan e-KTP dibutuhkan anggaran yang sangat fantastis, yakni Rp5,8 triliun. Selain itu, dalam kenyataannya, penerapan e-KTP ini ternyata tidak berjalan baik, molor, dan bahkan ada 15 kelurahan di DKI Jakarta yang beberapa waktu lalu belum dapat melakukan pemindaian.

Untuk itu, anggota Komisi II Malik Harmain mengatakan pihaknya segera meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan evaluasi. Karena, seharusnya program e-KTP ini sudah dapat dimulai sejak 1 Agustus 2011. Dan kini, Komisi II bersama Mendagri sedang menggelar rapat kerja untuk membahas soal e-KTP.

Dalam pembahasan itu Komisi II juga akan mempertanyakan sejauh mana Kemendagri melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan KPK. Sebagaimana diketahui, KPK telah merekomendasikan enam hal kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pertama, Kemendagri diminta untuk menyempurnakan grand design. Kedua, Kemendagri diminta menyempurnakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mendorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan percepatan migrasi non SIAK ke SIAK.

Ketiga, Kemendagri diminta memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data online/semi online antara Kabupaten/kota dengan MDC di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien. Keempat, Kemendagri diminta melakukan pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK yang tunggal.

Kelima, Kemendagri diminta melaksanakan e-KTP setelah basis database kependudukan bersih/NIK tunggal rampung. Terakhir, pengadaan e-KTP harus dilakukan secara elektronik. Namun, menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Kemendagri baru melaksanakan lima rekomendasi KPK. “Satu rekomendasi belum dilaksanakan,” katanya melalui pesan singkat, Senin (19/9).

Pernyataan Johan diakui oleh Plt Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk), Kemendagri, H Irman. Dia mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti lima rekomendasi KPK. Sementara, untuk rekomendasi mengenai “pelaksanaan e-KTP setelah basis database kependudukan bersih/NIK tunggal rampung”, Irman mengaku Kemendagri tidak dapat menindaklanjutinya dengan baik. Irman beralasan di lain pihak ada permintaan lain dari Komisi II untuk menyelesaikan e-KTP pada tahun 2012.

Sehingga, apabila kedua-duanya diakomodir, tentu sangat tidak realistis. “Untuk itu, diambil jalan tengah. NIK (Nomor Induk Kependudukan) selesai 2011, tapi e-KTP kita mulai 2011 juga di tempat yang NIK nya telah diterbitkan pada 2010. Sisanya kita selesaikan tahun 2012,” katanya.

Maka dari itu, meski tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi KPK dengan baik, Kemendagri sangat menghargai dan telah melakukan pembahasan terhadap enam rekomendasi KPK. Kemudian terkait dengan molornya pelaksanaan program e-KTP, Irman menampiknya. “Sebenarnya bukan molor. Tadinya kita berharap pada bulan Agustus e-KTP bisa diluncurkan. Tapi, harapan kita tetap bisa dilaksanakan dan kita pastikan dulu keberhasilan e-KTP ini di DKI Jakarta,” ujarnya.

Irman melanjutkan, memang pada awalnya ada kendala yang terjadi menyangkut (Information technology, IT). Tapi, permasalahan itu sudah bisa teratasi dan kini 267 kelurahan di DKI Jakarta telah dapat melakukan pelayanan. Sedangkan, di daerah lain, seperti di Makassar, sejak Kamis lalu juga sudah dapat melakukan pelayanan. Plt Dirjen Adminduk ini berharap mudah-mudahan setelah DKI Jakarta berhasil melakukan pelayanan, semua kabupaten/kota di Indonesia, yaitu 191 kabupaten/kota di luar DKI Jakarta akan melakukan pelayanan e-KTP pada tahun 2011 ini.

Selesaikan NIK dulu
Namun, permasalahan e-KTP ini masih belum selesai. Anggota Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun meminta Kemendagri agar tidak terburu-buru dan keliru memahami ketentuan yang ada di UU No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Sesuai ketentuan Pasal 101 UU Kependudukan, yang harus sudah selesai pada tahun 2011 itu adalah pemutakhiran data kependudukan atau NIK-nya, bukan e-KTP.

“Kalau e-KTP nya, dilanjutkan dalam Pasal 64 UU Kependudukan, disebutkan bisa saja selesai ketika masa berlaku KTP-nya habis. Jadi, poin pertama soal NIK. Tapi, sebelum ini terjadi, pemerintah sudah memaksakan dengan Perpres (No.35 Tahun 2010) menggunakan e-KTP. Saya rasa salah persepsi ,” tuturnya.

Tama melanjutkan, pemutakhiran data ini sangat penting karena jika NIK-nya berantakan, maka database-nya juga akan ngawur. Sehingga, percuma saja pemerintah menertibkan KTP ganda kalau database-nya saja berantakan. Padahal, database ini nantinya akan sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti pajak, perbankan, pertanahan, Pemilu, Pemilu Kepala Daerah, bahkan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal.

“Jadi walaupun Mendagri terlambat, percayalah dia tidak akan melawan undang-undang sepanjang NIK-nya sudah ada pemutakhiran,” tukasnya. Senada dengan Tama, peneliti senior CETRO Refli Harun juga mengatakan pemerintah sudah sepatutnya fokus pada tugasnya untuk pemutakhiran data penduduk. Sementara, yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih ada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selama ini, KPU selalu bertumpu pada data kependudukan Kemendagri. Namun, Refli mengingatkan seharusnya ada pembagian tugas antara pemerintah dan KPU. Data pemilih seharusnya menjadi tanggung jawab KPU. KPU harus diberi tanggung jawab memelihara dan meng-upgrade data pemilih setiap saat. “Jangan hanya menunggu. Saya khawatir kalau hanya menunggu e-KTP yang sedang dilakukan Kemendagri. Karena tidak ada jaminan apakah akan selesai atau tidak. Padahal, 2014 itu sudah pasti kita Pemilu,” terangnya.

Atas tuntutan mengenai pemutakhiran data kependudukan ini, Irman mengamini. Menurutnya, memang seharusnya e-KTP diawali dengan pemutakhiran data dan penerbitan NIK yang benar. Oleh karenanya ada beberapa strategi yang sedang dilakukan Kemendagri secara bertahap. Kemendagri melakukan pemutakhiran data sejak tahun 2010, sedangkan penerbitan NIK dilakukan dua tahap mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar.

Pada tahun 2010 Kemendagri mulai melakukan penerbitan NIK pada 329 kabupaten/kota. Kemudian, pada tahun 2011 Kemendagri melakukan penerbitan NIK di 167 kabupaten/kota. Oleh karena itu, Irman menyatakan, e-KTP juga dilaksanakan dua tahun. Pertama, e-KTP dilaksanakan pada tahun 2011 di 197 kabupaten/kota yang NIK-nya sudah terbit pada tahun 2010. Lalu, e-KTP dilaksanakan pada tahun 2012 dilaksanakan di 300 kabupaten/kota yang NIK-nya diterbitkan pada tahun 2011.

Dan, strategi ini tentunya juga untuk menyukseskan Pemilu, Irman menyadari bahwa data kependudukan harus diserahkan satu tahun sebelum Pemilu berlangsung. Makanya, “NIK kita lakukan dua tahap, yakni tahun 2011 dan 2012. Tapi dengan catatan, wilayah penerbitan e-KTP adalah wilayah yang NIK-nya di tahun sebelumnya sudah clear,” tukas Irman.[Hukum online]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s