Terkait rolling di Pemkot Manado Akademisi: Keputusan Mendagri Sudah Tepat

Manado, Pernyataan Mendagri Gama-wan Fauzi bahwa persoalan rolling pejabat eselon II dan kis-ruh soal sekretaris kota di pem-da Kota Manado diserah-kan ke Gubernur Sulut Dr SH Sa-rundajang selaku perpan-ja-ngan tangan pemerintah pusat, dinilai sudah tepat oleh Prof Dr Patar Rumapea MSi, pakar administrasi negara yang juga akademisi Unsrat Manado.

“Saya kira keputusan Men-dagri sudah tepat, karena memang aturannya seperti itu. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur pu-nya kewenangan konsultatif dan koordinatif dalam hal pengangkatan pejabat eselon II di kabupaten/kota,” pa-parnya kepada Komentar, Kamis (15/09) malam.

Ditanya apakah keputusan Mendagri tidak terkesan se-bagai upaya keberpihakan ke-pada Gubernur Sulut, Patar mengatakan tidak sama sekali. “Justru, keputusan Mendagri untuk menegakkan aturan, bukan memihak,” tandasnya. Lanjut dijelaskan Patar, sebagai wakil pemerin-tah pusat di daerah, gubernur memang diberikan kewena-ngan untuk mengontrol dae-rah-daerah yang ada di wila-yah kekuasaannya, dalam hal ini kabupaten/kota.

Tak hanya terkait pengang-katan pejabat, namun di bi-dang pengelolaan keuangan pun, gubernur diberikan ke-wenangan. “Contohnya APBD kabupaten/kota yang harus dikonsultasikan ke gubernur sebelum disahkan,” ujarnya. Namun demikian, Patar mengingatkan bahwa kewe-nangan controlling yang dibe-rikan pusat kepada gubernur bukan untuk mengintervensi. Karena jika demikian, gu-bernur justru tidak menun-jang terwujudnya pemerin-tahan yang baik di tingkat kabupaten/kota. “Artinya, meski memiliki kewenangan mengontrol kabupaten/kota, namun gubernur dituntut untuk aspiratif terhadap ke-inginan kabupaten/kota,” pungkasnya. Secara terpisah, Kaban BKD Sulut Drs Roy Tumiwa MPd dan Karo Hukum Setdaprop Sulut, Chrestiano Talumepa SH MSi, memper-tegas dan sependapat dengan Mendagri terkait po-sisi sekre-taris daerah, baik kota mau pun kabupaten, adalah kewenangan dari gu-bernur.

Menurut keduanya, ada be-berapa hal menyangkut peng-angkatan atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekre-taris Kota Manado. “Jabatan sekretaris daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan gubernur melalui surat kepu-tusan dengan berdasarkan re-komendasi Mendagri. Ini se-suai dengan PP Nomor 19 Ta-hun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2010 dan tidak dapat dibatalkan dengan SK pe-nunjukan pelaksana tugas oleh walikota atau bupati,” jelas Tumiwa dan Talumepa.

Keduanya juga menjelaskan bahwa pengangkatan/penun-jukan plt sekda hanya dapat dilakukan apabila pejabat sekda definitif belum dilantik atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, kemudian pengangkatan plt sekda tidak bisa dilakukan bila pejabat definitif masih aktif melak-sanakan tugas. Selain itu, pengangkatan Arnold Kewas sebagai plt tidak dapat mem-batalkan SK gubernur sekda definitif.

Terkait gugatan Harold Mo-nareh di PTUN, Talumepa me-ngaku adalah hak setiap warga negara dalam menga-jukan gugatan, apabila hak-haknya dilanggar. “Itu adalah hak bagi pak Monareh sebagai warga negara. Kalau ada tin-dakan-tindakan hukum yang merugikan haknya sebagai warga negara atau anggota PNS, ia berhak ajukan gu-gatan,” jelasnya.
Dirinya juga menambahkan, Monareh tak mengajukan konsultasi hukum atau pun petunjuk dari Pemprop Sulut. “Dia bukan pegawai Pemprop Sulut dan memakai kuasa hu-kum sendiri. Tidak ada kon-sultasi atau pun petunjuk dari pemprop,” pungkas Ta-lumepa. [harian komentar]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s