Gubernur Berwewenang Cegah Walikota-Bupati Jadi Raja Kecil

JAKARTA – Wewenang gubernur dalam Undang-Undang No.34 32/2004 dan PP 13, mencegah walikota dan bupati jadi raja kecil di daerah. Dalam Undang-undang nomor UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 130 ayat 2 yang ditindaklanjuti dengan PP 13, sudah menyatakan bahwa yang berwenang melakukan penilaian calon sekretaris daerah provinsi hingga kabupaten dan kota adalah menteri dalam negeri, atas usul gubernur.

“Berjalannya reformasi dan efisiensi birokrasi melarang penonaktifan pejabat birokrasi. Juga ada penegasan bahwa setiap pejabat yang akan menempati jabatan sekretaris kota harus melalui uji kepatutan dan kelayakan,” kata Anggota Komisi II DPR RI Paula Sinjal kepada pers di Manado, Sabtu (10/09).

Sinjal mengatakan, dalam aturan ini  termasuk soal penilaian calon pejabat struktural eselon II di lingkungan kabupaten dan kota menjadi wewenang gubernur. Bahkan disebutkan untuk Sekdakot itu diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati dan wali kota.

“Dalam PP ini ditegaskan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga dia memiliki kewenangan penuh terhadap kelangsungan pemerintah kabupaten dan kota sekaligus memberikan penghargaan dan sanksi,” ujar Sinjal.

Sinjal menyebut contoh kasus mutasi pejabat teras di jajaran Pemerintah Kota Manado, yang dilakukan Wali Kota Manado Vicky Lumentut pada 24 Agustus lalu, yang akhirnya menimbulkan kontroversi. “Fenomena itu terlihat jelas bahwa peraturan perundang-undangan seputar pemerintah daerah itu, banyak yang harus disempurnakan.”

Menurut Sinjal, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang sangat mendesak bagi penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah. Bahkan masalah ini akan menjadi fokus pertanyaan mereka kepada menteri dalam negeri, dalam rapat dengar pendapat nanti.

“Sebenarnya bukan hanya soal keterbatasan aturan, dalam hal ini persetujuan saja dari gubernur itu tidak cukup, bagi setiap kebijakan strategis wali kota. Termasuk untuk bisa menghalangi kebijakan yang keliru atau kontraproduktif, ketika dalih otonomi daerah digunakan tanpa aturan yang benar,” papar Sinjal.

Sinjal mengingatkan, harus ada sistem pengawasan yang lebih tegas dan berdaulat, terhadap semua langkah Pemkot, Pemkab maupun Pemprov. Termasuk dalam upaya menyempurnakan sistem pengawasan ini adalah meningkatkan kualitas serta pemberdayaan institusional pada DPRD kabupaten dan kota. Sebab, secara logis-konstitusional, wakil rakyat kota bersangkutan yang paling tahu apa yang paling benar atau salah sesuai kebutuhan hakiki daerahnya. [politik Indonesia]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s