Bolmut, Bolsel, Sitaro Bisa Terima CPNS Belanja Pegawai di Bawah 50%, SKB Moratorium Diteken

MANADO — Bolmut, Bolsel, dan Sitaro dipastikan masih boleh mengusulkan penerimaan CPNS tahun ini atau menerima PNS dari provinsi dan kabupaten/kota lain. Berdasarkan kesepakatan tiga menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total APBD, masih  dibolehkan menyeleksi CPNS.

“Bagi daerah, ada yang khusus juga. Bagi yang APBD untuk belanja pegawainya 50 persen ke bawah, itu bisa (melakukan seleksi CPNS). Itu pun masih selektif,” ujar MenPAN-RB EE Mangindaan, usai menandatangani surat keputusan bersama (SKB) moratorium PNS di kantor Wakil Presiden Boediono, Rabu (24/8).

Data diperoleh, Bolmut membelanjakan 33 persen APBD-nya untuk pegawai. Sedangkan Bolsel dan Sitaro masing-masing 40 persen. Selebihnya 12kabupaten/kota dan Pemprov di atas 50 persen.

SKB itu merupakan keseriusan pemerintah untuk menghentikan sementara penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), yang berlaku selama 16 bulan terhitung 1 September mendatang. Tiga Menteri langsung menandatangani SKB itu disaksikan Wapres Boediono.

Saya sebagai (yang mengurusi) keseluruhan aparatur negara, Pak Mendagri (punya data) 80 persen PNS di daerah, dan bicara kemampuan keuangan negara berarti Menteri Keuangan. Kami bertigalah yang menandatangani peraturan bersama ini,” kata mantan Giubernur Sulut itu.

Mangindaan mengatakan, moratoriun penerimaan PNS itu tidak kaku. Penerimaan PNS tetap dilakukan terutama untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pemerintah tetap membuka peluang di kedua bidang tersebut, namun harus jelas, terutama penempatannya.

Guru harus sesuai bidang apa, pelajaran apa, sekolah mana, wilayah mana, supaya kita tahu jelas mau ditempatkan di mana! Begitu juga tenaga kesehatan. Dokter, bidan, perawat di UPT kesehatan. Itu kita buka peluang, tapi tidak semuanya,” sambung Mangindaan.

Dijelaskan Mangindaan, penerimaan PNS juga dilakukan tahun ini dan tahun depan untuk jabatan-jabatan khusus dan mendesak. Termasuk dalam kategori itu antara lain sipir penjara, tenaga penaggulangan bencana, serta petugas pelayan publik seperti di Bandar Udara.

Penandatanganan SKB tiga menteri mengenai Moratorium PNS hari sebelumnya didahului dengan rapat finalisasi draf SKB. Ikut dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menambahkan moratorium bukan berarti tidak ada penerimaan PNS sama sekali. “Tentu diperkenankan penerimaan pegawai secara selektif,” ujar Agus, di Jakarta.

Agus mengatakan, penerimaan yang paling dekat adalah pegawai honorer. Total biaya tambahan untuk belanja pegawai mencapai Rp7 triliun. Namun, pemerintah hanya mencari tambahan Rp3 triliun saja lantaran ada Rp4 triliun merupakan dana yang bisa dihemat karena adanya pegawai pensiun selama tiga tahun terakhir.

Penandatangan SKB, kata Agus, diharapkan mampu membuat gambaran jumlah pegawai yang tepat dan berkualitas. Menurut Agus, reformasi birokrasi jika berhasil akan mampu menghemat belanja pegawai.

Yang agak sulit dikontrol adalah penerimaan pegawai negeri di pemerintah daerah. Menurut Agus, besarnya jumlah aparat birokarsi di daerah menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai 50 persen hingga lebih. “Saya prihatin,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, kata dia, tengah membuat aturan agar pegawai di pemerintah daerah tidak memberatkan APBD. Bentuk konstitusi yang digodok, menurut Agus, berupa SKB, Peraturan Pemerintah, bahkan revisi Rancangan Undang-Undang.

Agus mengatakan komitmen ini agar pemerintah daerah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. “Pemda punya tanggung jawab dalam pembangunan itu,” katanya.

Saat ini pemerintah pusat hanya bisa merekomendasikan agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal mencapai 20 persen APBD dan belanja pegawai tidak melebihi 50 persen. Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mengalokasikan 20 persen APBD untuk belanja modal, “Sebaiknya tidak menambah pegawai,” katanya.

Dalam RAPBN 2012, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai Rp215,7 triliun atau 2,7 persen dari produk domestik bruto. Meski merencanakan adanya moratorium PNS, pemerintah tetap menambah anggaran belanja Rp32,9 triliun atau naik 18 persen ketimbang APBN-P 2011 karena pemerintah menjanjikan kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen tahun depan. Belanja pegawai ini merupakan belanja terbesar dalam postur RAPBN 2012 yang mencapai 22,6 persen.[manadopost]

One comment on “Bolmut, Bolsel, Sitaro Bisa Terima CPNS Belanja Pegawai di Bawah 50%, SKB Moratorium Diteken

  1. Pingback: Formasi Guru, Sipir, dan Tenaga Kesehatan Tetap Terbuka » Latih Soal CPNS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s