Penangkapan Masyhuri Hasan Bukti Keseriusan Kepolisian

PaulaSinjal.com – Kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK yang menyangkut pengesahan hasil pemilu pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I sudah pada tahap pemeriksaan dan penyidikan oleh pihak kepolisian terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Disamping itu juga pihak kepolisian sudah menetapkan seorang yang diduga terlibat dalam kasus ini menjadi tersangka.

Jumat lalu, polisi menciduk Mashuri Hasan di Bandung. Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap dan menetapkan Mashuri sebagai tersangka. Ia dinilai berperan penting dalam perkara mafia pemilu ini. Mashurilah yang diduga menyerahkan surat keputusan MK kepada mantan hakim MK, Arsyad Sanusi. Ia juga yang diduga menyerahkan surat palsu kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati.

Dengan tertangkapnya Masyhuri Hasan yang merupakan kunci untuk mengungkap misteriusnya kasus pemalsuan surat penjelasan MK ini dan menurut saya adalah langkah positif dalam pengungkapan kasus ini, dan saya berharap dengan tertangkapnya masyhuri Hasan ini, kasus ini bisa diungkap oleh kepolisian dengan professional.

Dengan ketidak hadiran Masyhuri Hasan yang merupakan kunci dan pintu masuk untuk membuka kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat MK yang sedianya dapat dihadirkan pada rapat panja beberapa waktu yang lalu, sehingga dengan tertangkapnya masyhuri Hasan oleh kepolisian sangat berarti bagi pengusutan dan penelusuran kasus ini lebih lanjut. Penangkapan oleh kepolisian harus kita sambut baik, karena selain memang itu adalah kewenangannya juga harapan akan terungkapnya kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat MK ini bisa secepatnya terwujud.

Kemajuan penanganan kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan Surat MK oleh kepolisian ini harus diberikan apresiasi yang tinggi, dengan harapan kepolisian bisa mengungkap semua pelakunya dan lebih-lebih aktor mafianya. Karena yang namanya “Mafia” seluruh kegiatannya dilakukan secara rapi dan terorganisir, ada oknum-oknum yang aktif membantu dalam pelaksanaan operasinya. Bagaimana dengan kinerja Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga “pengambil putusan ahir”, bisa dijadikan rumah bagi para mafia surat-surat palsu, seperti yang desebutkan dibeberapa media oleh Ketua MK sendiri, bahwa ada 16 surat palsu yang lainnya. Ini juga harus jadi target perubahan, agar bisa benar-benar sebagai lembaga pemutus akhir yang kredible.

Selanjutnya khusus Panja mafia pemilu dibentuk oleh Komisi II DR RI, hanya untuk Menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat MK yang merupakan kasus sengketa Pemilu pada Dapil Sulsesl I, pada pemilu 2009 dan bukan penyidikan. Untuk itu seandainya ada beberapa fraksi yang menginginkan untuk pembahasan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu lainnya tentunya harus menunggu penuntasan dari penyelidikan kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat MK yang memutuskan hasil pemilu pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I yang menjadi focus pembahasan oleh Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI, setelah kasus ini terungkap, apabila mau dilanjutkan untuk penyelidikan kasus-kasus pemilu lainnya, menurut saya silahkan saja dan tidak perlu ada pembatasan.

Dan terakhir, saya berpendapat bahwa Panja Mafia Pemilu memerlukan kehadiran Masyhuri Hasan pada rapat berikutnya, karena kehadirannya diharapkan mampu mengurai benang kusut yang terjadi pada kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat MK, mulai dari actor mafianya sampai tingkat operatornya. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s