RDP Panja Mafia Pemilu dengan Arsyad Sanusi

PaulaSinjal.com – Kasus pemalsuan dan penggelapan surat Penjelasan MK terhadap keputusan PHPU tahun 2009 oleh KPU sampai detik ini belum menemukan titik terang. Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI hari ini mengundang mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Chaeruman Harahap ini diawali dengan klarifikasi yang disampaikan oleh anak mantan hakim konstitusi Neshyawati, dalam kasus ini Putri Arsyad Sanusi, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yang  terseret pemalsuan surat keputusan MK soal hasil Pemilu, membantah terlibat. “Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ada di tempat. Saya tidak ada hubungan dengan Mahkamah Konstitusi,” kata Nesyawati.

Dia menegaskan bahwa kasus ini adalah skenario orang tertentu untuk menenggelamkan sang ayah.  “Kalau saya bisa bilang kasarnya, menurut saya seperti drama India. Lakon ditenggelamkan dulu, nanti akhirnya muncul kebenarannya,” kata dia.

Dalam sesi kedua mantan hakim konstitusi Mantan Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi, membenarkan Dewi Yasin Limpo memang pernah datang ke rumahnya. Namun kedatangan Dewi hanya bersilaturahmi saja. “Itu benar. Itu fakta. Jangan salah, nak. Bukan legal fact,” kata Arsyad saat memberikan keterangan kepada Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR di Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.

Namun, Arysad menolak jika kedatangan itu dijadikan fakta hukum terkait kasus pemalsuan surat putusan sengketa pemilu MK. “Datang sebagai keluarga. Anda datang itu fakta, tak bisa disangkal kebenarannya. Kalau anda caci maki saya, itu baru legal fact, fakta hukum. Harus dibedakan, Sebagai warga masyarakat Indonesia,” kata Arsyad.

Disamping itu Arsyad Sanusi juga membenarkan bahwa Marsyudi Hasan telah datang di Apartemennya namun dia membantah kalau dalam pertemuan itu membicarakan seputar surat penjelasan MK terhadap KPU.

Pada sesi Tanya jawab, anggota DPR RI Ibu Paula Sinjal, SH.,M.Si. menanyakan seputar sisi manajemen yang dipakai dalam proses pengurusan surat menyurat di Mahkamah Konstitusi, Tanya Ibu Paula Sinjal, “Bagaiaman manajemen yang dipakai oleh MK, sehingga mengakibatkan adanya pemalsuan surat?” Tanyanya.

Menurut mantan hakim Konstitusi ini, “manajemen di Mahkamah Konstitusi adalah yang sangat jelek, sehingga kalau mau memperbaiki MK haruslah terlebih dahulu memperbaiki pada sisi manajerial, di mahkamah konstitusi sekjend memiliki kewenangan yang sangat tinggi,” tambah dia.

Pada saat ini Tanya jawab masih berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR RI yang lainnya.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s