Pemalsu Surat MK Ternyata Orang Dalam MK

PaulaSinjal.com – Hari ini kita Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Mahkamah Konstitusi, yang membahas kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 yang yang dijadikan Rujukan untuk mengesahkan hasil pemilihan umum tahun 2009 khususnya Dapil Sulawesi Selatan I.

Terungkapnya pemalsuan itu bermula dari pengaduan caleg dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo ke polisi. Itu karena Dewi batal dilantik sebagai anggota DPR. Padahal, KPU telah menetapkannya sebagai anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan mengacu surat penjelasan MK nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. Sementara berdasarkan Surat MK No. 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 yang asli memutuskan Pemilu Legislatif Sulawesi Selatan dimenangkan oleh caleg dari Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak duduk di Senayan.

Dari dua surat yang memiliki kesamaan Nomor dan beda tanggal ini memiliki substansi yangh berbeda, pada surat MK tertanggal 14 Agustus 2009 (Palsu) surat ini menjelaskan terjadinya penambahan suara pada 3 kabupaten di Dapil Sulawesi Selatan I dan menurut Ketua MK kalau terjadi penambahan maka suaranya lebih dari pemili, sementara yang benar yakni surat MK tertanggal 17 agustus 2009 menjelaskan tentang perubahan suara di tiga kabupaten.

Namun persoalannya tidak hanya sampai disitu saja, tapi persoalan yang lebih penting adalah siapa saja yang melakukan konspirasi menerbitkan surat Mahkamah Konstitusi yang palsu tersebut ? dan apa motifasi yang melatar belakangi terbitnya surat palsu ini ? karena hal ini sangat tidak mungkin kalau hanya terjadi dengan sendirinya dan dilakukan oleh segelintir orang saja. Tentunya pasti ada actor-aktor yang lain dibalik ini dan tentunya dengan niatan-niatan tertentu.

Berdasarkan investigasi MK, konspirasi pemalsuan surat keputusan MK itu dilakukan oleh empat pelaku lainnya yang dalam laporan Sekjend MK disebutkan adalah Pejabat dari MK sendiri, yakni Mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, Staf Administrasi MK Mashuri Hasan, Panitera Pengganti Pan M. Faiz dan Nalom Kurniawan. Dan hasil pemeriksaan ini sudah dituangkan dalam BAP yang menjadi laporan MK ke Mabes POLRI. Namun opini yang beredar dimasyarakat hanya mantan anggota KPU saja yang memanipulasi surat MK ini, sehingga informasi ini kurang berimbang.

Dari hasil keterlibatan para petugas MK ini, pihak MK sendiri tidak menerapkan sanksi yang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh para oknum petugas MK ini, bahkan yang lebih ironis adalah salah satu dari sataf MK tersebut setelah diberikan sanksi kemudian diterima untuk menjadi Hakim di Papua.

Keterlibatan para pejabat MK ini mengindikasikan bahwa ternyata aturan yang ada di lembaga Negara ini masih rentan untuk disalah gunakan dan pengawasan internal didalam MK sendiri juga belum bisa menjamin terlaksananya aturan main yang sesuai dengan prosedur. Jadi menurut saya berdasarkan hasil kronologi yang disampaikan oleh MK pada sore ini menunjukkan keterlibatan andi nurpati sangat jauh api dari panggang kalau menyebutkan keterlibatan AN dalam pembuatan surat palsu MK tersebut(*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s