Hentikan Pemekaran Wilayah

Euforia pemekaran wilayah harus dihentikan. Diteropong dari berbagai  aspek sulit dibantah bahwa kebijakan pemekaran wilayah yang merupakan buah dari reformasi, telah gagal merealisasikan misi utamanya;  menyejahterakan rakyat. Pemekaran wilayah hanya sukses menggerus anggaran  pusat ke daerah, yang kebanyakan habis untuk membiayai birokrasi dan menggendutkan koruptor di daerah.

Karena itu, sembari menanti evaluasi menyeluruh sebagaimana yang dijanjikan pemerintah berkali-kali, pemerintah dan DPR sebaiknya bersepakat menghentikan pemekaran secara total. Fokuskan perhatian pada perbaikan wilayah  pemekaran yang masih punya potensi untuk diperbaiki dan gabungkan kembali daerah otonom baru yang gagal ke wilayah induknya. Tanpa terobosan berani pemekaran wilayah hanya akan menjadi proyek memperkaya segelintir elite dengan menguras anggaran negara.

Sudah cukup banyak evaluasi yang secara gamblang menggambarkan kegagalan pemekaran wilayah. Para pejabat pemerintah termasuk Presiden SBY pun, sempat mengeluhkan kegagalan ini. Evaluasi terakhir datang dari  Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), yang menyebutkan bahwa  kinerja wilayah pemekaran baru paling buruk dibandingkan wilayah yang tidak dimekarkan dan wilayah induk, ditinjau dari sudut tata kelola pemerintahan. Pemekaran wilayah belum mampu mewujudkan kemandirian anggaran, tapi malah semakin membebani anggaran pemerintah pusat, melalui alokasi transfer dana ke daerah yang terus membesar dari tahun ke tahun.

Evaluasi KPPOD ini selaras dengan keluhan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang melihat pemekaran wilayah telah membebani APBN. Padahal konsep awal pemekaran adalah tidak menambah belanja APBN, karena anggaran wilayah pemekaran diambil dari alokasi anggaran wilayah induk.

Namun dengan terbitnya  UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), alokasi dana pusat ke daerah terus meningkat. Seiring dengan itu, alokasi dana pusat ke daerah pemekaran naik lima kali lipat. Sedangkan dana untuk daerah non pemekaran hanya naik dua kali lipat.

Yang disayangkan oleh Menkeu, peningkatan anggaran itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pemerintah dan pencapaian sasaran pembangunan. Alokasi dana dari pusat banyak disedot untuk pengeluaran rutin, berupa gaji PNS di instansi-instansi pemerintah yang baru dibentuk, pembangunan gedung dan sarana pemerintahan, pengadaan fasilitas bagi pejabat pemerintah daerah pemekaran, serta biaya perjalanan dinas.

“Konsekuensinya, anggaran untuk pembangunan mengecil. Dampak lebih jauh, tujuan awal pemekaran wilayah untuk memeratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah terabaikan, karena porsi terbesar anggaran disedot untuk pengeluaran rutin pemda,” ujar Menkeu prihatin.

Keprihatinan Menkeu ini patut menjadi keprihatinan kita semua. Kita tidak anti pemekaran wilayah. Tapi pemekaran itu harus dikembalikan kepada jalur yang sebenarnya. Harus ada rancangan yang sistematis, ilmiah, dan masuk akal terkait pemekaran, agar tujuan utama pemekaran untuk menyejahterakan rakyat bisa tercapai.

Kita mencatat bahwa sejak kebijakan pemekaran wilayah dilaksanakan seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah lebih dari sepuluh tahun lalu, telah lahir tujuh provinsi dan 205 kabupaten/kota baru.  Bila tidak ada upaya pengereman, maka bisa dipastikan  jumlah itu akan terus membengkak dan cerita kegagalan dan kesengsaraan rakyat pun akan semakin panjang.

Fakta hari ini bicara bahwa pemekaran kerap kali terjadi hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan segelintir elite di daerah. Mereka sukses mewujudkan ambisinya dengan lobi-lobi lewat DPR dan pemerintah, sehingga syarat-syarat kelayakan bisa diterobos dengan sekoper uang pelicin. Tebaran uang dalam proses perjuangan pemekaran wilayah ini sudah bukan rahasia lagi, kendati sulit dibuktikan secara hukum. Dengan proses seperti, tak perlu heran kalau kegagalan menjadi sahabat wilayah pemekaran.

Semua itu harus dihentikan. Sudah saatnya pemerintah berhenti mengeluhkan kegagalan pemekaran. Harus ada langkah aksi yang jelas dan tegas untuk menghentikan dan memperbaiki persoalan ini. Untuk itu, pemerintah harus satu bahasa soal pemekaran wilayah. Kita melihat bahwa antara Menkeu Agus Martowardojo dengan Mendagri  Gamawan Fauzi masih ada perbedaan pandangan. Presiden SBY harus tegas menyikapi ini agar ke mana arah pemerintah soal pemekaran wilayah ini jelas dan transparan. Masyarakat tidak  dibuat bingung terus menerus.

Selaras dengan itu, kita pun mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah pemekaran. Setelah itu, pemerintah harus berani menerapkan amanat PP 78/2007 tentang Pemekaran Wilayah, yang tegas menyebutkan,  bila  terbukti  gagal berkembang, daerah hasil pemekaran  harus dihapuskan dan digabungkan kembali ke wilayah induk.

Kita mendorong pemerintah untuk menerapkan aturan ini secara konsekuen agar pemekaran wilayah tidak menjadi sel kanker yang terus menerus  menggerogoti keuangan negara. Kita tidak  ingin pemekaran identik dengan pemekaran persoalan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, korupsi, dan sejenisnya. Karena itu, sembari melakukan langkah-langkah pembenahan, kebijakan menghentikan pemekaran wilayah merupakan sebuah keharusan agar cita-cita mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan daerah otonom baru bisa tercapai. (www.suarapembaharuan.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s