Kunjungan Ke-Luar Negeri Tidak Sekedar Jalan-jalan

Pada tanggal 6 Mei 2011, beberapa anggota komisi I DPR-RI berencana melaksanakan kunjungan kerja ke United state of America (USA), kunjungan ini dinilai sangat penting karena ada beberapa agenda yang akan menjadi bahan study bagi para anggota DPR RI tersebut, tidak seperti isu yang beredar di masyarakat, yakni kunjungan hanya menghambur-hamburkan anggaran dan hanya sekedar jalan-jalan saja.

Kunjungan tersebut dirasakan sangat penting karena ada beberapa agenda pembahasan RUU dan postur pertahanan Negara yang ideal yang sekiranya dapat digali dari Negara tujuan kunjungan tersebut. Seperti kita ketahui bersama bagaimana tangguhnya alutsista yang dimiliki oleh tentara Amerika dan kemampuan alutsista ini merata pada tiga matra (angkatan), hal ini sangat dibutuhkan karena kondisi persenjataan kita sangat jauh dari standar, padahal kalau kita berbicara ancaman, potensi itu sangat besar.

Intelijen merupakan bagian integral dari fungsi keamanan Negara, sebagai metode, intelijen telah dipraktekkan di sepanjang sejarah manusia sebagai bagian integral insting survival manusia (Allen Dulles, The New American Library, 1965). Apalagi dalam bentuknya sebagai sebuah kesatuan, semisal suku, kerajaan ataupun Negara. Lebih dari sebatas metode, intelijen telah berkembang menjadi bagian integral dari ilmu pengetahuan mengenai statecraft, ini dari sisi akademisnya. Dari sisi praktis pelaksanaannya, dalam mencari format intelijen yang ideal tentunya banyak hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan, dari sisi kewenangan apakah menyalahi aturan demokrasi? Kemudian dari sisi pengawasan Intelijen, seharusnya yang berwenang itu siapa ?.

Inilah salah satu agenda dari kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Amerika Serikat, tentunya dari hasil kinjungan ini nantinya bisa dijadikan bahan masukan untuk pembahasan RUU Intelijen yang sampai saat ini belum selesai.

Belum lagi persoalan penyiaran yang sampai detik ini masih belum memiliki aturan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Industri penyiaran merupakan sebuah keniscayaan bagi Negara berkembang sekalipun, untuk itu keberadaannya harus memiliki nilai positif bagi kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan itu perlu adanya regulasi yang adil dalam membelanjakan frekuensi bagi modal berjalannya sebuah lembaga penyiaran.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, juga harus memacu untuk memberdayakan lembaga penyiaran baik LPP maupun LPS sebagai asset yang keberadaannya mampu dirasakan oleh masyarakatnya.

Dominan penduduk di negara berkembang adalah penikmat dunia penyiaran baik itu televisi maupun radio, masyarakat yang hidup di negara berkembang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menikmati program-program yang disajikan oleh para produsen di bidang penyiaran ini dan hal inilah yang dijadikan sebagai pasar potensial oleh para pelaku lembaga penyiaran.

Publik tidak mendapatkan hak yang sebenarnya dari keberadaan industri penyiaran yang ada, publik cuma dijadikan sebuah objek untuk mengejar target pencapaian rating yang tinggi dari setiap program yang dihadirkan untuk audiens, dampaknya secara langsung adalah ketersedian public sphere hampir minim sekali adanya, semua program yang dibuat semua berdasarkan nilai komersil tidak pernah adanya program yang dibuat yang memang benar-benar di buat untuk kepentingan publik.

Mengatur dunia penyiaran lebih rumit jika dibandingkan dengan menerapkan aturan untuk media cetak. Kerumitan yang menyertai institusi penyiaran ini berkait erat dengan sumber daya frekuensi yang sangat terbatas. Frekuensi dalam dunia penyiaran, seperti Dewa Janus. Bila jatuh kepada orang atau kelompok yang salah, ranah publik ini akan menjadi bencana tetapi bila dikelola oleh orang atau kelompok yang tepat dapat menjadi sebuah mesin kemajuan dan mencerdaskan bangsa. Dalam perkembangannya, penyiaran suatu saat bisa seperti anak manis dan tiba-tiba bisa menjadi monster. Sebab, secara sosial, budaya, dan politik, penyiaran juga bisa menjadi alat penindas atau alat membinasakan lawan atau rakyat, seperti yang pernah dilakukan rezim orde baru.

Dalam rangka mencari informasi kepada negara yang sudah mapan dalam hal regulasinya sangatlah lumrah untuk dilakukan bagi pembuat regulasi, agar nantinya, regulasi yang dihasilkan mampu mengayomi kepentingan masyarakat banyak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s