Potensi Indonesia Dan Penguatan Geostrategis Di Kawasan Asia Pasific

Oleh:
Paula Sinjal, SH.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat

Abstraksi

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. (Sukma Perdana)

Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi terutama di kawasan Asia Pasifik. Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, 70% pelayaran negara-negara ini melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain.

Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai “life line,” yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India.  Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara. Penetapan  sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.

 

Potensi dan Ancaman terhadap Geostrategi Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negasa Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu strategi pertahanan laut Nusantara adalah pilar “pertahanan mendalam” (defense in depth) yang pada hakikatnya adalah pertahanan ke depan dengan pengertian bahwa musuh harus dicegat dan dihancurkan di luar tapal batas wilayah nasional. Dengan memahami konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari laut, letaknya pada posisi silang dan konsepsi pertahanan nasional, maka strategi pertahanan laut Nusantara diwujudkan dalam 3 (tiga) pola. Yaitu, prefentif, preemtif dan represif. Konsep ini didasarkan pada pertahanan mendalam dengan pergeseran medan juang yang bersifat dualistik komprehensif, yaitu mawas ke luar dan mawas ke dalam.

Pada aspek penegakan kedaulatan dan hukum di laut, dengan memperhatikan luas wilayah laut dan perairan Indonesia serta kondisi geografi dan spektrum kerawanan yang bersifat multi dimensi dan cepat berubah, dibutuhkan angkatan laut yang kuat dengan kemampuan yang dapat diwujudkan pengendalian laut di perairan yuridiksi nasional. Kemampuan tersebut mencakup struktur kekuatan, tingkat kesiapan yang tinggi, kemutakhiran teknologi dan kemampuan menyelenggarakan operasi laut secara berkelanjutan.
Struktur kekuatan yang dibangun harus dapat mewujudkan kemampuan yang disegani di perairan kepulauan dan laut teritorial dan mampu memberikan perlindungan terbaik dan jaminan secara nyata akan keutuhan wilayah nasional. Dengan demikian kekuatan tersebut dituntut mampu melaksanakan fungsi eksternal sebagai kekuatan pertahanan terhadap setiap agresi, kekuatan penangkalan, alat diplomasi dan fungsi internal sebagai kekuatan untuk mempertahankan stabilitas keamanan di laut dan kekuatan untuk menegakkan hukum. Keprihatinan akan kondisi alat utama sistem pertahanan (alutsista) pertahanan laut negara ini telah diperbaiki dan dioptimalkan. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan kemandirian pembuatan alat-alat pertahanan dari dalam negeri. Ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan alutsista dengan melibatkan industri strategis nasional dan swasta nasional. Dengan demikian, TNI AL tidak lagi bergantung pada negara lain.(http://hariansib.com/?p=80870)

Pengadaan alutsista luar negeri hanya diarahkan pada jenis alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri dengan tetap menerapkan program alih teknologi (transfer of technology/ToT) yang menyertakan industri strategis (BUMNIS/BUMNIP) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian nasional di sektor pertahanan.

Pembangunan angkatan laut yang besar dan kuat bukanlah kemewahan, namun merupakan sebuah kebutuhan. Indonesia adalah negara maritim yang besar, maka harus memiliki angkatan laut yang besar dan kuat pula, dilengkapi dengan para pengawak organisasi yang profesional untuk menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut. Ini sesuai dengan doktrin TNI Angkatan Laut, Jalesveva Jayamahe (di laut kita jaya).

Mengingat bahwa laut yuridiksi nasional sedemikian luas dan memiliki ciri yang khas tidak dapat dikendalikan secara mutlak, kehadiran armada laut diprioritaskan pada perairan-perairan tertentu yang dinilai rawan terhadap timbulnya berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan gangguan keamanan di laut. Tuntutan adanya jaminan keamanan (sea lines of communication/SLOC) atau garis-garis perhubungan laut (GPL).

Masalah perbatasan laut, penggunaan wilayah laut dan pemanfaatan sumberdaya laut merupakan pemicu konflik potensial antar bangsa yang setiap saat dapat meningkat eskalasinya. Dari perkembangan lingkungan strategik itu terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi TNI-AL dalam upaya mewujudkan kondisi laut yuridiksi nasional yang terkendali. Konflik kepentingan sewaktu-waktu dapat menimbulkan benturan, utamanya di wilayah perairan perbatasan, termasuk hadirnya kekuatan AL asing di perairan yuridiksi nasional.
Perkembangan permasalahan pertahanan cukup tinggi dan potensi konflik dengan negara tetangga di sekitar perbatasan negara dan beberapa konflik mengarah pada disintegrasi bangsa. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana memenuhi alutsista luar negeri dan bagaimana mendayagunakan kekuatan minimum essensial force (MEF) untuk meredam berbagai ancaman pertahanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk persenjataan militer untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan keharusan, terutama untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia sekaligus memberikan efek penggentar (deterrent effect) bagi negara lain.

Mengingat potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI sangat tinggi, disamping mempersiapkan kekuatan pertahanan dengan mengoptimalkan kekuatan tempur, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah diplomasi yang merupakan semangat dari pembukaan UUD 1945 yang memiliki semangat anti kekerasan dan sangat mendukung terhadap perdamaian dunia. Diplomasi merupakan alat untuk mencegah perang. Bangsa-bangsa di dunia tidak menghendaki perang terjadi, karena perang menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia serta dapat merusak peradaban. Ada konsep lain dalam hubungan internasional yang layak disikapi secara positif yaitu “hidup berdampingan secara damai”. Mungkin konsep ini dapat digunakan sebagai instrumen politik luar negeri untuk menghindari perang dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

Sengketa perbatasan laut memerlukan perhatian yang serius bagi pemerintah. Kekalahan dalam sengketa perbatasan laut mempunyai dampak yang luas antara lain (satu) prestise negara menurun, (dua) kerugian di bidang ekonomi, (tiga) timbul masalah keamanan perbatasan dan (empat) rakyat sangat mungkin tidak terkendali, dapat menjadi krisis pemerintahan. Instrumen politik luar negeri telah memberikan peluang yang paling baik bagi bangsa Indonesia yaitu : diplomasi dan hidup berdampingan secara damai.

Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Diplomasi merupakan pilihan terbaik, tetapi diplomasi tanpa didukung kekuatan nasional yang tangguh di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer kemungkinan banyak gagalnya.

Terwujudnya negara yang sejahtera sangat ditentukan pada tingkat keamanan dan pertahanannya, karena pembangunan ekonomi suatu negara mengharuskan adanya stabilitas nasional yang memadai. Dengan strategi yang dikemukakan di atas adalah suatu keharusan yang musti ditempuh dalam strategi pertahanan Negara Indonesai yang memiliki potensi ancaman yang cukup tinggi, baik dari dalam yang berupa ancaman sparatisme dan ancaman dari luar yang berbentuk infiltrasi dari negara maupun dari kejahatan yang lainnya.

 

Sulut Sebagai Gerbang Indonesia di Asia Pasific

Sulawesi Utara memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi tersebut diantaranya berasal dari Sumber Daya Alam. Wilayah sulawesi utara secara geografis terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga propinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua propinsi lainnya adalah Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.300-4.300 Lintang Utara (LU) dan 1210-1270 Bujur Timur (BT). Dan memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan – bulan Nopember sampai dengan April bertiup angin Barat yang membawa hujan di pantai Utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin Selatan yang kering.

Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah kota Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata 250C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 300C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1 0C. Kelembaban udara tercatat 73,4 %. Kendati demikian suhu atau tempratur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, maka semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6 0C. (www.sulut.go.id)

Potensi Pariwisata memiliki urutan pertama mengingat alamnya yang indah dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Fhilipina serta potensi sumberdaya alam lautnya yang merupakan wilayah yang belum optimal untuk digarap dan dikembangkan.

Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 yang lalu sudah merespon Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik dengan mencanangkan lima hingga 10 tahun ke depan.

Beberapa keunggulan itu diantaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan pelabuhan laut internasional di Kota Bitung serta bandara internasional Sam Ratulangi Manado. Infrastruktur pendukung di Sulut terus dikembangkan, karena pemerintah pusat prinsipnya mendukung Sulut sebagai pintu gerbang ekonomi Asia Pasifik. Indikator lain dari kemajuan ekonomi, yakni kinerja ekonomi selang lima tahun terakhir cukup mengembirakan, seperti laju pertumbunan ekonomi naik menjadi 8,3 persen pada tahun 2009 dari sebelumnya 4,9 persen tahun 2004 lalu, inflasi ditekan sampai 1,9 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran turun dari 14,8 persen tahun 2004 menjadi 10,63 persen tahun 2009, serta nilai investasi naik menjadi Rp7,46 triliun tahun 2009 dari sebelumnya hanya Rp3,13 triliun tahun 2004. (Indonesia.go.id)

 

Penutup

Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi negara maju dan disegani, disamping alamnya yang memiliki keragaman kandungannya, penduduknya yang sangat hiderogen yang terdiri dari ribuan suku bangsa dan bahasa, potensi lautnya yang belum optimal untuk digarap dengan berbagai macam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s