Pembatalan Keberangkatan Yang Sudah Tepat

Belanda seperti kita baca dalam buku-buku sejarah telah menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun. Melalui VOC dalam kurun waktu 3,5 abad ini sudah banyak mengeruk hasil bumi terutama rempah-rempah dan lainnya dikuasai dan dikeruk untuk kepentingan Belanda. Tidak cukup hanya dengan monopoli ekonomi, namun juga terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), diantaranya pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan, sejauh 1000 kilometer dengan kebijakan kerja paksanya Herman Willem Daendels telah mengakibatkan masyarakat yang meninggal.

Daendels memaksa setiap penguasa lokal sepanjang jalur yang direncanakan itu untuk mengerahkan rakyatnya membangun jalan yang diinginkan. Dia menetapkan target produksi di mana jika target ini tidak tercapai maka para penguasa lokal dan rakyatnya akan dibunuh. Potongan kepala mereka digantung di pohon di sepanjang jalan. Daendels menjalankan kebijakannya ini dengan keras dan kejam. Inilah sebagian kecil pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Belanda selama menjajah Indonesia dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama 350 tahun belanda menjajah Indonesia.

Hal ini sengaja saya kemukakan untuk sekedar mereview sejarah panjang bangsa indonesia yang telah mengalami penderitaan akibat penjajahan Belanda. Sekaligus saya mengkaitkan dengan pembatalan keberangkatan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurut saya adalah keputusan yang sudah tepat, karena selain menyangkut “harga diri Bangsa” juga merupakan bentuk pembelajaran bagi Belanda, terlepas dari iklim demokrasi yang berkembang di manapun, tentu ada kondisi dimana aktivitas yang merongrong keutuhan wilayah negara sahabat sebaiknya dapat diberikan perhatian serius. Sehingga itu tidak menjadi kendala dalam hubungan bilateral kedua negara.

Sebenarnya kunjungan kenegaraan ke Belanda ini sudah diagendakan sejak 2007. Dan kunjungan ini sebenarnya memiliki arti penting bagi kedua negara. Baik itu dari sisi investasi, perdagangan, pariwisata, ekonomi, dan peningkatan kerjasama lainnya. Karena sikap yang tegas dari Presiden RI tersebut sudah semestinya pihak Pemerintah Belanda melakukan klarifikasi terhadap persoalan yang menyangkut pengajuan ke pengadilan oleh RMS. Kita tahu bahwa pengadilan di Belanda adalah lembaga yang betul-betul Independen, akan tetapi terkait dengan RMS yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena telah merongrong keutuhan NKRI dan mendapat tempat di Belanda.

Sebagaimana catatan yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha bahwa RMS mengajukan dua tuntutan. Pertama, meminta PM Balkenende menjawab surat serta melaksanakan tuntutan RMS. Surat itu berisi desakan supaya PM Balkenende mendesak Presiden SBY berdialog dengan RMS. Terutama, menjelaskan soal makam Presiden pertama RMS Soumokil, yang dieksekusi Soeharto pada 1965. Selain itu mereka juga meminta agar Indonesia menghormati HAM.

RMS juga menuntut pengadilan Den Haag memerintahkan penangkapan dan pemeriksaan Presiden SBY di pengadilan. Sebagai pemimpin tertinggi Indonesia, Yudhoyono dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Maluku. (www.kendarinews.com: 07/10/2010)
Walaupun tuntuan ini sudah ditolak oleh Pengadilan di Den Haag, namun tidak menutup kemungkinan seandainya presiden memutuskan untuk berangkat, akan terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh RMS.

Untuk itu keputusan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sikap yang tegas dari seorang Presiden, dengan pertimbangan psikologi bangsa Indonesia. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s