Hearing Tragedi Bunaken Panas, Dishub, Karum, Dispar, Adpel Dikuliti Deprov Bentuk Pansus

MANADO – Komitmen DPRD Sulut untuk menseriusi peristiwa naas di wilayah Pelabuhan Manado atau biasa disebut tragedi Bunaken dibuktikan. Pada hearing dengar pendapat lintas komisi Selasa kemarin, para legislator mempertanyakan standarisasi pelayanan pejabat pusat di daerah serta keselamatan penumpang khusus transportasi laut.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Pdt Ny Meiva Salindeho-Lintang STh itu mengeluarkan rekomendasi untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) terhadap peristiwa kecelakaan Kapal KM Lezagero di perairan Manado yang merenggut nyawa anggota dan istri anggota Komisi III DPR RI, Sabtu (08/8) lalu. Pun direkom pihak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan bagi yang bersalah serta lalai harus mundur dari jabatan.

Adapun hearing di ruang rapat paripurna, Selasa kemarin itu berlangsung panas. Instansi terkait yang diundang seperti Dishub, Karum, Dispar, Adpel Manado bak dikuliti para legislator. Nampaknya pihak Adpel Manado dan Karo Umum Pemprov Sulut terkesan cuci tangan.

Kepala Adpel Manado, J D Tampi menjelaskan pihaknya tidak tahu mengenai keberangkatan rombongan anggota Komisi III. “Kalau dilaporkan, tentu akan kami awasi. Apalagi bukan kami yang memberikan izin operasi kepada kapal-kapal komersil, tapi dari Pemkot Manado,” terangnya.
Karo Umum J Palempung seolah menjelaskan kronologis keberangkatan rombongan dari Senayan. Dia mengaku pihaknya sebenarnya sebelum berangkat, pihaknya sudah memberitahu soal kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. “Kami sudah memberi tahu, tapi mereka memaksa,” kata Palempung.

Namun jawaban Adpel dan Pemrop ini malah mengundang kemarahan sejumlah anggota dewan, khususnya dari Fraksi PDIP. “Ini bukan jawaban yang memberikan solusi, tapi kalian malah cuci tangan dan saling lempar kesalahan,” kata Djenri Keintjem dan James Sumendap SH.

Bahkan sejumlah anggota Fraksi PDIP meminta agar promosi Bunaken keluar daerah untuk dihentikan sementara. Menurut Sumendap, promosi Bunaken baru bisa dilakukan kembali, jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulut sudah membenahi fasilitas serta alat kelengkapan keselamatan bagi para turis yang akan bewisata. “Bunaken ini dikenal sebagai ikon Sulut. Setiap orang yang dating,” tandasnya.

Sedangkan Kadis Pariwisata dan Kebudayan (Kadisparbud) Dr drh F Rotinsulu yang berbesar hati mau mengakui kelalaiannya. “Soal masalah ini, kami mengaku kami lalai dalam mengawasi alat transportasi yang digunakan,” aku Rontinsulu.

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Paula Sinjal, SH. yang hadir, ikut membeberkan sejumlah bukti, tentang proses penyewaan kapal naas tersebut. “Informasi yang kami peroleh, kapal itu dipesan oleh salah satu anggota (oknum anggota tentara, red) atas suruhan pegawai di Pemprov,” terang Sinjal.

Pada rapat ini silih berganti para legislator melakukan pertanyaan, diantaranya Sus Sualang, Benny Rhamdani, Andre Angouw, Netty Pantow, Wisye Rompis, Djafar Alkitiri, serta Ayub Ali Albugis.

Sumber : manadopost.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s