Seputar RUU Intelijen

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen Negara telah berproses cukup jauh. Diharapkan RUU itu bisa lolos uji publik sebelum diundangkan.

Ada beberapa pointer yang selama ini menjadi perdebatan yang cukup alot yakni seputar kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga akan melakukan teror. Pihak yang kontra berpendapat bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan hak-hak sipil.

Akan tetapi selain persoalan kewenangan penangkapan ada dua hal yang harus dibahas secara hati-hati dan serius agar mendapatkan keputusan yang benar-benar dapat mengakomodir semuanya. Dua hal tersebut adalah yang berkaitan dengan penyadapan (intersepsi) dan pengawasan terhadap intelijen.

Disamping itu untuk memperkuat posisi RUU ini maka harapan saya, seluruh komponen masyarakat bisa memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk memantapkan hasil pembahasan RUU tersebut, sehingga RUU intelijen yang sedang digodok ini menjadi UU yang mampu menjadikan intelijen lebih profesional dalam bersikap, bertindak dan bergerak. Semua tindakannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kuatnya tarik-ulur yang tak kunjung selesai dalam pembahasan RUU Intelijen merupakan langkah yang diambil dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal.

Intisari muatan RUU Intelijen.

Pada dasarnya sebuah RUU dibahas dan akan dijadikan sebuah UU, memiliki semangat untuk perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini RUU Intelijen juga memiliki intisari materi muatan yang terkandung di dalamnya, dan intisari ini merupakan semangat untuk perbaikan intelijen itu sendiri. Beberapa intisari tersebut adalah :

  1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
  2. Menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
  3. Mengembangkan profesionalitas personil dan aktivitas intelijen negara.
  4. Meningkatkan kedudukan dan kualitas organisasi intelijen negara.
  5. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap Intelijen negara.

Dalam kasus terorisme, badan intelijen harus bertindak cepat dan memiliki dasar hukum yang kuat yakni UU. Intelijen membutuhkan kewenangan khusus untuk membaca gerak terorisme sehingga dapat menutup kemungkinan terburuk. Intelijen di sini berfungsi sebagai kemampuan mendeteksi awal, pintu paling awal dari sisi kemanan.

Kendati demikian, tugas intelijen yang terlampau kuat dapat mengorbankan masyarakat. Sejumlah catatan pelanggaran HAM menjadi trauma bagi masyarakat, terkait dengan fungsi intelijen.

Karena itu, kewenangan BIN tidak akan melupakan prinsip dasar hak asasi manusia dan RUU Intelijen justru memberikan perlindungan, baik untuk BIN maupun masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s