RDP PANSUS RUU Transfer Dana Dengan Pejabat Kepolisian Dan PPATK

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU Transfer Dana DPR RI dengan Pejabat Bareskrim, Pejabat Unit Cyber Crime dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein dipimpin oleh Ir. A. Edwin Kawilarang mengetengahkan permasalahan-permasalahan aktual terkait Transfer Dana seperti money laundry yang dilakukan pejabat tinggi di Kepolisian, terorist fund transfer dan beberapa hal lainnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Anggota Pansus Paula Sinjal, SH mempertegas, “bagaimana perlindungan dan kepastian hukum terhadap customer jka pihak Bank melakukan kesalahan transfer kepada yang tidak berhak?” Lebih lanjut dikemukakannya, bahwa mengingat Penjelasan RUU ini pada Pasal 3 huruf C menganut Finality of Payment dan dalam Bab V, pasal 53-57 apakah peraturan BI sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 RUU ini telah mengakomodir hal ini.

Dalam penjelasannya Ketua PPATK, Yunus Husein menjamin bahwa “jika bank lalai, sudah kewajiban bank untuk readdressed.” Dalam pasal 55, jika terlambat akan dikenakan bunga. Intinya, yang tidak bisa diatur oleh BI, seperti hak dan kewajiban, masalah perijinan, sanksi dan alat bukti, maka haus diundang-undangkan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini dapat menjadi perlindungan bagi masyarakat.

Link: www.inilah.com

PPATK: Ada Pejabat Polri Terlibat Money Laudring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s