Rapat Kerja Komisi I DPR RI Dengan Kementrian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO)

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring yang agendanya bermaksud membicarakan masalah-masalah aktual yang terkait dengan tugas dan wewenang Menkominfo. Antara lain membicarakan mengenai rencana Amandemen UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RPM Konten Multimedia, pembangunan menara telekomunikasi di berbagai daerah, dan permasalahan yang terjadi di LPP TVRI.

Setelah mendengar jawaban tertulis Menteri Kominfo, Paula Sinjal, SH yang merupakan salah satu Anggota Komisi I DPR RI menyatakan apresiasinya terhadap pembangunan Desa Informasi atau disebut juga Desa PINTER (Desa yang punya Internet) di Sanger Talaud. Paula menyarankan, bahwa “Perlunya Kemenkominfo untuk memperhatikan dua daerah yaitu Amurang, Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow yang merupakan Jalur Trans Sulawesi.”

Menanggapi apa yang dikemukakan Paula Sinjal, SH, Menkominfo memaparkan bahwa target Desa Informasi sampai tahun 2014 adalah 10.000 desa. “Belum semuanya dilakukan, namun Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow akan dicatat,” lanjutnya. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dalam membangun Desa Informasi memakan biaya yang cukup besar karena merupakan kombinasi antara telepon, internet, dan radio komunikasi yang dibangun di televisi.

Dalam mengikuti perkembangan yang saat ini terjadi di Sulawesi Utara, khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Paula Sinjal, SH mempertanyakan pandangan Menkominfo terhadap kebebasan pers yang terkadang memihak dan memojokkan antara kandidat yang satu dengan yang lain. Menkominfo menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang diplomatis. “Kontent media cetak adalah hak Komisi Penyiaran Indonesia. Adalah kebebasan pers untuk menulis dan bahkan memihak salah satu kandidat. Kewenangan kami terbatas.” Ungkapnya.

Akhirnya dalam kesimpulan, Komisi I DPR RI berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi di berbagai daerah, meminta Kemenkominfo melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkab/Pemkot dalam melakukan penataan, pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu, sehingga terjadi sinkronisasi dan menghindari tumpang tindih peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang sudah ada sebelumnya, serta melindungi kepentingan investasi dalam negeri maupun kenyamanan pengguna layanan telekomunikasi.  (*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s