Pak Jenderal Kok Tidak Tahu Ya…?

Pertanyaan ini muncul dalam benak saya ketika Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI pada Senin, 22 Februari 2010 kemarin.

Dalam Rapat Kerja ini membahas masalah-masalah aktual yang terkait denga tugas dan wewenang Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI. Diantaranya adalah : pengadaan Alutsista, Road Map Industri Pertahanan, Masalah Sistem  Pendidikan, Penambahan Kodam dan yang sedang hangat-hangatnya yaitu Masalah Tanah dan Rumah Dinas TNI.

Terkait dengan permasalahan tanah dan rumah dinas di lingkungan TNI, Komisi I DPR RI mendesak kepada Kemenhan dan Panglima TNI untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah dan rumah dinas secara integral dan komprehensif berdasarkan visi ke depan dengan mengutamakan aspek keadilan, kemanusiaan dan perlindungan HAM.

Mengingat desakan Komisi I DPRRI mengenai penyelesaian Aset Tanah dan Rumah dinas harus segera diselesaikan dengan baik maka saya selaku utusan dari Sulawesi Utara konsen dan terpanggil untuk menanyakan langsung kepada Panglima TNI selaku penanggung jawab komando di tingkat pusat, yakni dalam konsep penanganan kasus Tanah di Desa Kalawiran yang ahir-ahir ini menjadi pemberitaan yang hangat di media.

Dalam kesempatan sesi tanya jawab saya menanyakan kepada Bapak Panglima TNI, tentang persoalan yang terkait dengan kasus tanah di Desa Kalawiran, dalam kesempatan itu saya tanyakan, “Pak ada kasus tanah TNI di Sulawesi Utara yaitu Desa Kalawiran yang akan diwacanakan untuk dibuat bandara, dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya dan cenderung penanganannya berlarut-larut.”

Namun, Panglima TNI menyangkal, “Tidak ada wacana TNI akan membangun bandara di Kalawiran.” Hal tersebut diperkuat oleh KASAU, Marsekal Madya TNI Imam Sufaat bahwa tidak ada masalah di Kalawiran. “Saya tidak tahu menahu jika ada kasus di Kalawiran, dan akan dibuat bandara,” ungkapnya. Dalam kesempatan terpisah, KASAU menyampaikan akan mengkoordinasikan kembali dengan Lanudsri.

Sedangkan pada 16 Februari 2010 telah terjadi keributan antara puluhan ibu-ibu keluarga purnawirawan TNI AU dengan perwakilan Lanudsri di Kantor BPN Tondano, tanpa ada kesepahaman antara kedua belah pihak. Sementara itu, pihak BPN dengan tegas menyatakan bahwa lahan tersebut memang milik TNI AU, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan kepemilikan tanah ke pengadilan. Jika kesempatan ini tidak diambil masyarakat maka BPN akan menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah atas nama TNI AU.

Kendati Panglima TNI dan KASAU menyatakan ketidaktahuannya mengenai hal tersebut, saya sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Utara merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya Masyarakat Desa Kalawiran yang sedang bersengketa, dengan memberikan berkas-berkas yang berupa kliping koran dari media lokal mengenai Kasus Tanah Desa Kalawiran dan akan memantau terus perkembangannya agar secepatnya dicarikan alternatif solusi terbaik dan berpihak kepada msayarakat yang tinggal di Kalawiran dimana mereka merupakan keluarga purnawirawan TNI AU yang harus diperhatikan kesejahteraannya karena sudah berjasa dalam pengabdiannya untuk membela negara dan akan memantau terus perkembangannya.

ooooOOOOOoooo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s